KabarSunda.com- Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut diikuti oleh Bupati Sukabumi Asep Japar, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu.
Agenda yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini membahas langkah percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, masih terdapat daerah dengan pendapatan tinggi namun realisasi belanja yang rendah.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” ujar Tito.
Ia juga menekankan agar daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis), sehingga pelaksanaan program dapat segera dimulai dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Langkah percepatan belanja daerah dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah serta mendorong peningkatan konsumsi publik.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang solid pada tahun 2025. Pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,2 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, stabilitas ekonomi nasional yang terjaga menjadi bukti kuatnya kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia. Namun demikian, ia berharap agar pertumbuhan tersebut dapat dirasakan hingga ke tingkat daerah.
“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD,” tambahnya.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia masih menunjukkan tren positif. Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional, didukung oleh sektor pengolahan yang masih kuat.
Sementara pertumbuhan di Sumatera dan Kalimantan didorong oleh sektor pertanian serta perdagangan. Pemerintah berharap ke depan kedua wilayah tersebut dapat memperkuat sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas tertentu.
Secara umum, tren inflasi di tingkat daerah juga dinilai terkendali. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 30 di antaranya mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digelontorkan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukabumi untuk mendukung visi Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif Menuju Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah.
