KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah tengah memproses kompensasi bagi para pekerja yang terdampak penutupan tambang di kawasan Cigudeg, Kabupaten Bogor, meski pencairannya belum dilakukan hingga kini.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi merespons keluhan para pekerja tambang yang mengaku belum menerima kompensasi akibat penghentian aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Namun, belakangan muncul data tambahan sebanyak 9.000 penerima manfaat baru.
“Tetapi, para kades menolak kalau yang 6.000 kepala keluarga itu didahulukan karena takut memancing keributan,” kata Dedi pada Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Dedi, para kepala desa meminta agar kompensasi diberikan secara serentak kepada seluruh penerima manfaat yang totalnya mencapai 15.000 orang demi menghindari polemik di tengah masyarakat.
“Jadi, keterlambatan itu bukan karena kami telat membayarkan, tetapi karena ada data susulan 9.000 kepala keluarga dan kades meminta tidak dicairkan apabila hanya 6.000 kepala keluarga,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, data tambahan tersebut diajukan menjelang pergantian tahun.
Para kepala desa juga menyatakan tidak keberatan jika pencairan kompensasi dilakukan setelah tahun 2025, asalkan seluruh warga terdampak menerima bantuan secara adil.
“Mereka (para kades) minta (kompensasi) dicairkan asal 15.000. Boleh melewati tahun karena mereka mengusulkannya menjelang tahun baru. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat ini kompensasi untuk 15.000 itu dicairkan,” ujar Dedi.
Sebelumnya, ribuan warga terdampak penutupan tambang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin, 12 Januari 2026. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan yang menyebabkan kerusakan fasilitas kantor kecamatan.
