KabarSunda.com- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan berencana mengajak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menertibkan kawasan Bandung Utara.
Sebab, marak terjadi alih fungsi lahan di kawasan Bandung Barat sehingga mengakibatkan banjir dan longsor.
Dirjen Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, mencari solusi dalam penanganan alih fungsi lahan juga harus melibatkan pemerintah daerah.
“Rencana kami mau gandeng juga dengan Pak KDM (Kang Dedi Mulyadi) lah. Karena kan pemerintah daerah juga menjadi elemen penting dalam upaya penertiban,” kata Dwi di Cihampelas, Bandung, pada Rabu, 29 April 2026.
Dwi menambahkan, terdapat sanksi paling berat berupa pidana apabila ditemukan ada pelanggaran.
Akan tetapi, pemerintah bakal mengutamakan pendekatan secara restoratif ketika melakukan penertiban.
“Prinsipnya kan ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) kan. Ya pendekatan-pendekatan yang restoratif tadi lah, yang memulihkan tadi lah,” ucapnya.
Menurutnya, sejauh ini di Jabar, Kementerian Kehutanan sudah turut andil melakukan penertiban di kawasan Taman Nasional Halimun Salak.
“Kita bisa gerakkan langsung ekosistem kita, sistem kita langsung ke lapangan, ya kita intelijen, melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan, ya kita giat nanti,” tambahnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu, bencana longsor terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan warga meninggal dunia dalam insiden itu.
Lalu, tidak berselang lama, bencana banjir menerjang Kabupaten Bandung. Hingga sepekan, banjir tak kunjung surut. Rentetan bencana itu disebabkan maraknya alih fungsi lahan.
