KabarSunda.com- Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) kembali rencanakan melakukan aksi unjuk rasa dikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (10/9/2026).
Dalam pernyataan sikapnya yang diterima media, LSM Trinusa minta KPK segera merampungkan dugaan tindak pidana korupsi penempatan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Sebab, kasus dugaan korupsi di Bank BJB bukan hanya kasus iklan dan sritex, melainkan kasus-kasus dugaan kredit fiktif masih banyak, termasuk pemeliharaan pesawat Sukhoi Rp33 miliar dan kredit fuktif BJB Banten Rp8,7 miliar serta pengadaan brangkas, kata Ait M Sumarna Ketua DPW LSM Trinusa Jawa Barat kepada media, Senin (7/9/2026).
“Setelah KPK menyelesaikan kasus Iklan, kasus-kasus dugaan korupsi lainnya akan segera menyusul”, jadi KPK jangan ragu soal data di Bank BJB,terang Ait.
Berikut pernyataan sikapnya:
Dengan mencermati dan mengikuti berbagai perkembangan informasi, pemberitaan, proses penegakan hukum, serta berbagai dugaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), termasuk perkara dugaan korupsi pengadaan dan penayangan iklan serta informasi mengenai dugaan kredit fiktif dengan nilai sekitar Rp8,7 miliar, maka kami dari:
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kami memandang bahwa berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan penyimpangan yang muncul di lingkungan Bank BJB harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Munculnya perkara dugaan korupsi pengadaan dan penayangan iklan Bank BJB yang telah memasuki proses penegakan hukum, ditambah dengan munculnya informasi mengenai dugaan kredit fiktif senilai sekitar Rp8,7 miliar, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan internal, tata kelola perusahaan, sistem pengendalian risiko, serta integritas sumber daya manusia di lingkungan Bank BJB.
Berbagai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri tanpa dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Apabila berbagai dugaan penyimpangan tersebut terbukti berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang sah, maka hal tersebut merupakan peringatan keras.
Bahwa masih terdapat persoalan serius terkait mentalitas, integritas, pengawasan, dan tata kelola di lingkungan Bank BJB, termasuk kemungkinan adanya oknum oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat, pemegang saham, daerah, dan negara.
Kami menegaskan bahwa pernyataan ini bukan merupakan tuduhan terhadap seseorang maupun institusi tertentu, melainkan bentuk kritik, pengawasan publik, dan dorongan kepada aparat penegak hukum agar setiap dugaan tindak pidana diperiksa secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan hukum.
Bank BJB bukan sekadar institusi bisnis biasa. Bank BJB memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan harus dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut kepercayaan masyarakat
LSM TRINUSA DPW Provinsi Jawa Barat, dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Segera tangkap dan proses hukum aktor utama yang bertanggungjawab dalam perkara dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.
Kami mendesak KPK Republik Indonesia dan seluruh aparat penegak hukum yang berwenang untuk: Segera mengungkap secara menyeluruh siapa saja pihak yang diduga memiliki peran,pengaruh dalam perkara dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak tertentu yang berada pada lapisan pelaksana. Apabila berdasarkan alat bukti yang sah ditemukan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, pihak yang memperoleh keuntungan, pihak yang memfasilitasi, maupun pihak lain yang turut berperan dalam dugaan tindak pidana tersebut, maka seluruhnya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. LSM TRINUSA DPW Provinsi Jawa Barat menuntut agar proses hukum benar-benar diarahkan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan seluruh pihak yang bertanggung jawab, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, latar belakang politik, maupun kedudukan sosial.
2. KPK harus menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara obyektif dan berdasarkan kecukupan alat bukti. Kami mencermati bahwa Ridwan Kamil telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.
Kami juga mendesak agar KPK tidak membiarkan status atau perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan menjadi tidak jelas dan menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta terpenuhi unsur-unsur hukum untuk peningkatan status seseorang sebagai tersangka, maka LSM TRINUSA DPW Provinsi Jawa Barat mendesak KPK untuk tidak ragu menetapkan status hukum tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan kecukupan alat bukti, maka proses hukum harus tetap berjalan secara profesional dan objektif berdasarkan fakta.
