KabarSunda.com- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir tegaskan komitmen untuk terus mendorong pembangunan daerah yang kolaboratif, inovatif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan Sumedang harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif melalui pendekatan pentahelix. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat,” ujar Bupati Dony pada saat memimpin Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2027 di Ruang Kerja Bupati, Selasa (27/1/2026).
Bupati menekankan, pembangunan Sumedang ke depan harus keluar dari comfort zone menuju competitive zone dengan mengedepankan transformasi digital, reformasi birokrasi, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Bupati Dony juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan daerah, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, penguatan UMKM, modernisasi sektor pertanian, serta pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, hasil pertanian, peternakan, hingga produk UMKM harus berasal dari produksi masyarakat Sumedang sendiri. Ini tentunya bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Dony menginstruksikan agar seluruh aset daerah yang telah dibangun dapat dioptimalkan dan difungsikan secara maksimal, termasuk infrastruktur jalan kabupaten yang ditargetkan 100 persen mantap paling lambat tahun 2027.
Terakhir Bupati Dony mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.
“Sumedang harus dileukeunan, dilayadan, dirawatan, dan diropea. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sajidin menegaskan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan partisipatif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
FKP merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RKPD setelah sebelumnya dilaksanakan Kick Off Penyusunan RKPD Tahun 2027 pada 23 Desember 2025.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan tema pembangunan tahun 2027, mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.
