KabarSunda.com- Kabupaten Sumedang menetapkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 dalam Rapat Pleno yang digelar di Sumedang.
Penetapan ini menjadi langkah strategis lanjutan setelah TPAKD Sumedang meraih penghargaan TPAKD Award 2025 sebagai Terbaik Wilayah Jawa–Bali.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dan dihadiri Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati, Analis Senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Kartika Wulandari, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Ahmad Dirgantara, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumedang dan lembaga jasa keuangan, di Gedung Negara, Rabu (4/2/2026).
Wakil Bupati Fajar mengatakan, betapa strategisnya peran TPAKD sebagai instrumen pemerintah, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program kerja TPAKD Sumedang tahun ini perlu disusun secara komprehensif, sehingga mampu menjawab tantangan riil masyarakat, setra selaras dengan kebijakan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Wabup Fajari menyampaikan apresiasi atas arah program kerja TPAKD Kabupaten Sumedang tahun 2026 yang berfokus pada penguatan inklusi keuangan secara menyeluruh, mulai dari perluasan akses, peningkatan literasi, pemanfaatan layanan jasa keuangan, hingga perlindungan usaha masyarakat.
“Upaya ini dilakukan melalui penguatan program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai), perluasan program Simpanan Pelajar (Simpel) di sekolah dan pondok pesantren, serta optimalisasi pembiayaan inklusif melalui program kurda,” ujarnya.
Seiring dengan dorongan agar usaha masyarakat terus berkembang, Wabup Fajar mengatakan perlu perlindungan terhadap keberlanjutan usaha, khususnya disektor pertanian dan peternakan, juga menjadi perhatian.
“Melalui penguatan program asuransi usaha tani padi (AUTP), asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) serta asuransi mikro, kami ingin memastikan, pelaku usaha memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko dan guncangan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, dalam kerangka penguatan ekonomi daerah, pengembangan potensi unggulan seperti desa wisata Rancakalong dan sentra produksi beras Ujungjaya untuk mendukung program makan bergizi gratis, perlu dibangun dalam satu ekosistem inklusi keuangan yang terintegrasi.
“Dengan cara ini, kami berharap dapat menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bagian dari inovasi program, penetapan program BEREHAN (kurban ASN) juga menjadi tindak lanjut nyata atas arahan Rakorda TPAKD Provinsi Jawa Barat.
“Saya juga mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, dan memastikan program TPAKD dilaksanakan secara terukur,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah memaparkan, capaian kinerja tahun 2025.
Program Laku Pandai mencatat realisasi 3.560 agen dari target 1.230 agen dengan 122 kegiatan sosialisasi. Program Simpanan Pelajar terealisasi sebanyak 7.958 nasabah dari target 4.330 nasabah dengan 124 sosialisasi.
Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KURDA) melampaui target sosialisasi dari 4 menjadi 6 kegiatan.
“Capaian ini menjadi fondasi penguatan strategi 2026 yang difokuskan pada pembiayaan produktif dan perlindungan usaha masyarakat. Pada tahun 2026, TPAKD menargetkan 240 debitur KURDA dengan 6 kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM,” terangnya.
Program Laku Pandai ditargetkan menjangkau 1.055 agen dengan 85 sosialisasi, sedangkan Simpanan Pelajar ditargetkan mencapai 8.400 nasabah dengan 116 sosialisasi.
“Di sektor pertanian, TPAKD menetapkan target 200 polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 230 hektare serta 4 polis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (450 ekor). Penguatan juga dilakukan melalui program Business Matching sektor pertanian di sentra beras Ujungjaya yang melibatkan satu kelompok tani dengan 64 petani, sebagai bagian dari integrasi ekosistem pembiayaan dalam mendukung ketahanan pangan,” katanya.
