KabarSunda.com- Polemik pasca-penghentian penjagaan warga di Jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya memasuki babak baru.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara terbuka menanggapi keberatan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) Margaluyu, Dian Cahyadinata.
Sebelumnya, Kades Dian menyayangkan kebijakan KDM yang menghentikan aktivitas warga di jembatan tersebut.
Menurutnya, ada sekitar 40 warga yang kini kehilangan mata pencaharian, padahal selama 30 tahun mereka menjaga jembatan secara sukarela demi keamanan pengendara.
Menanggapi protes tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas dedikasi warga selama puluhan tahun.
Namun, ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah diperlukan demi kenyamanan publik jangka panjang.
“Buat Pak Kades, pertama saya mengucapkan terima kasih selama ini jembatan ada yang menjaga dan mengatur. Saya mengambil kebijakan perbaikan ini berdasarkan pengalaman melintas jauh sebelum jadi gubernur. Pemerintah perlu hadir agar jembatan ini nyaman dilewati,” ujar KDM dalam unggahan videonya, Minggu, 12 April 2026.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghentian penjagaan manual bukan berarti mengabaikan warga sekitar.
Pemprov Jabar telah menyiapkan rencana besar untuk menyulap kawasan Jembatan Cirahong menjadi destinasi wisata dengan estetika tinggi.
“Nanti lingkungannya segera ditata. Warung-warung akan dirapikan, jalan diperlebar, ada ruang parkir memadai, hingga penambahan lampu yang mengedepankan estetika,” beber KDM.
Terkait kekhawatiran ketiadaan penjaga pada malam hari, KDM menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kolektif.
Ia meminta aparat, pemerintah desa, dan warga untuk tetap aktif menjaga lingkungan masing-masing tanpa harus memungut biaya dari pengguna jalan.
“Yuk kita sama-sama mewujudkan tata lingkungan di Jawa Barat yang aman dan terbebas dari berbagai pungutan ataupun sumbangan, apapun namanya. Negara harus terlihat hadir menyelesaikan keluh kesah masyarakat,” tegasnya.
Awal Mula Polemik
Polemik ini mencuat setelah video dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Jembatan Cirahong viral di akun media sosial X.
Meski pihak Desa Pawindan dan warga membantah adanya unsur paksaan dan menyebut pemberian uang Rp1.000 sebagai sumbangan sukarela, pemerintah provinsi tetap mengambil langkah tegas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas tanpa hambatan finansial bagi warga.
Kini, per 4 April 2026, penjagaan resmi dihentikan dan akses dua jalur di jembatan bersejarah tersebut dipastikan lancar setelah adanya perbaikan dari Pemprov Jabar.
