KabarSunda.com- Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia tengah mengalami percepatan yang sangat signifikan seiring dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menekan emisi karbon.
Melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023, sejumlah pemerintah provinsi kini telah menghapus beban pajak utama bagi pemilik mobil listrik guna merangsang minat masyarakat beralih dari energi fosil.
Kebijakan insentif yang berlaku hingga tahun 2026 ini mencakup pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dengan adanya regulasi ini, biaya kepemilikan mobil listrik menjadi jauh lebih ekonomis dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang menginginkan efisiensi finansial jangka panjang sekaligus kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan.
Berikut daftar daerah yang telah menghapuskan pajak kendaraan listrik.
1. DKI Jakarta
Sebagai pioner dalam kebijakan kendaraan listrik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap konsisten dalam memberikan insentif paling agresif. Berdasarkan regulasi setempat yang diperbarui untuk tahun anggaran 2025-2026:
-
PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): Gratis atau dikenakan tarif 0%.
-
BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor): Gratis atau dikenakan tarif 0% untuk penyerahan pertama.
-
Kebijakan Tambahan: Mobil listrik di Jakarta tetap bebas dari aturan pembatasan lalu lintas Ganjil-Genap.
2. Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda secara resmi menghapus pajak untuk kendaraan listrik murni guna mengejar target “Jabar Juara” dalam hal lingkungan hijau:
-
Pajak Tahunan (PKB): Dibebaskan sepenuhnya (tarif 0%) bagi pemilik mobil listrik murni (BEV).
-
Bea Balik Nama (BBNKB): Tidak dikenakan biaya untuk pendaftaran kendaraan baru.
-
Catatan: Insentif ini umumnya tidak berlaku untuk kendaraan jenis Hybrid (HEV), yang tetap dikenakan pajak meski dengan tarif yang lebih rendah dari mobil konvensional.
3. Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah juga telah menyelaraskan kebijakan mereka dengan aturan nasional untuk mendukung industri otomotif listrik:
-
PKB dan BBNKB: Sama-sama menerapkan tarif 0%.
-
Tujuan: Mendorong masyarakat di kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil, mengingat infrastruktur SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di wilayah ini sudah mulai merata di sepanjang jalur Tol Trans Jawa.
3. Bali
Bali merupakan daerah dengan intensitas penggunaan kendaraan listrik tertinggi untuk sektor pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali memberikan keistimewaan:
-
PKB: Tarif 0%.
-
BBNKB: Tarif 0%.
-
Konteks Daerah: Kebijakan ini didorong oleh visi Bali sebagai pulau energi bersih, di mana kendaraan listrik mendapatkan prioritas parkir di beberapa kawasan wisata tertentu.
