KabarSunda.com- Dugaan korupsi pengadaan dan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB memasuki babak baru yang semakin menarik dan mengundang perhatian publik.
Perkara yang tengah dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut bukan lagi sekadar persoalan angka dalam kontrak iklan, melainkan siapa pihak yang sengaja menciptakan program ini yang bertujuan “cari uang”.
Di balik dugaan penyimpangan anggaran iklan, publik kini menunggu satu hal yang lebih besar: Seberapa jauh KPK mampu membongkar seluruh jejaring yang berada di sekitar pusat kekuasaan waktu itu.
Bukan Sekadar Soal Iklan, Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM TRINUSA) DPW Jabar minta KPK telusuri seluruh Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Bermuara dari sini KPK akan menemukan siapa yang punya akses, siapa yang memberi rekomendasi, dan kemanaa aliran dana iklan tersebut ?, kata Ait M Sumarna Ketua DPW LSM Trinusa Jabar kepada Media,Selasa (15/9/2026).
KPK sebelumnya menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Kasus tersebut berkaitan dengan periode 2021–2023.
Perkembangan terbaru semakin memperlihatkan bahwa penyidikan belum berhenti. KPK telah menahan empat tersangka dan masih membuka kemungkinan memanggil kembali sejumlah pihak untuk memperdalam konstruksi perkara.
Dalam konteks inilah, Ait M. Sumarna, meminta KPK tidak hanya membongkar transaksi dan pihak yang berada di garis depan perkara, melainkan pihak yang dibelakang layar juga ikut diseret dalam perkara ini.
“Eks Dirut BJB YR, dan Eks Corsec WH bisa juga menjadi korban dalam perkara ini. Untuk membuktikan ini, KPK diminta usut tuntas aktor dibelakang program pengadaan iklan Bank BJB”.
Ia mendesak penyidik untuk memetakan dan memeriksa seluruh anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) pada masa Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jawa Barat, sepanjang memiliki relevansi dengan konstruksi perkara.
“Jangan Hanya Bongkar Rekening, Bongkar Juga Jejaringnya!”
Ait M. Sumarna menilai penyidikan perkara dugaan korupsi iklan Bank BJB harus dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, jika penyidik menemukan adanya aliran dana, pengaturan proyek, komunikasi atau keputusan tertentu yang berkaitan dengan pengadaan dan penempatan iklan, maka seluruh mata rantai yang relevan harus ditelusuri.
“Kami meminta KPK jangan berhenti pada siapa yang menerima uang atau siapa yang menandatangani dokumen. Bongkar juga siapa yang memiliki akses, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang berkomunikasi dengan pengambil keputusan, dan siapa saja yang berada di sekitar proses kebijakan tersebut,” tegas Ait.
