KabarSunda.com– Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai gagal menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Trinusa menilai KPK mandul dan tumpul dalam menggali aktor intelektual dan jejaring kekuasaan yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana iklan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BJB yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami melihat KPK hanya berani menangkap tangan operator teknis dan pihak kecil. Sementara aktor utama—baik yang ada di balik kebijakan anggaran maupun yang menikmati hasil pencitraan politik—dibiarkan bebas. Ini kemunduran besar dalam penegakan hukum,” tegas Panji Ilham Haqiqi, Sekretaris Jenderal Trinusa kepada KabarSunda.com pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dana CSR dan Iklan Diduga Dipakai untuk Politisasi dan Pencitraan Figur Publik
LSM Trinusa menyebut bahwa dana iklan dan CSR Bank BJB selama lima tahun terakhir bukan hanya tidak transparan, tetapi juga sarat kepentingan politik.
Salah satu kasus yang disoroti adalah pembangunan patung Bung Karno di GOR Saparua Bandung, yang diduga dibiayai dari anggaran CSR sebagai bagian dari proyek pencitraan yang menguntungkan figur tertentu menjelang pemilu.
“Ini modus korupsi bergaya baru. CSR disulap jadi alat kampanye terselubung. Negara rugi dua kali: uang publik digelapkan, rakyat dibohongi,” ujar Panji.
Trinusa menduga proyek-proyek CSR fiktif, kegiatan komunikasi publik yang dimark-up, serta proyek tidak relevan sosial banyak dikemas sebagai program kemasyarakatan padahal substansinya adalah promosi politik.
Sorotan Tajam terhadap Peran Ridwan Kamil
Sorotan utama Trinusa kini tertuju pada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang sempat menjadi pemegang saham pengendali Bank BJB.
Trinusa mempertanyakan peran dan tanggung jawabnya terhadap berbagai keputusan anggaran dan alokasi dana strategis yang kini tengah diperiksa KPK dan Kejaksaan.
“Apakah mungkin dana ratusan miliar bisa cair untuk proyek pencitraan tanpa restu pemegang saham pengendali? KPK wajib buka-bukaan soal ini. Jangan tebang pilih,” desak Panji.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan penyitaan sebuah mobil Mercedes Benz yang diduga terkait dengan Ridwan Kamil dalam pusaran kasus BJB, meski hingga kini KPK belum memberikan penjelasan terang soal kaitan hukum figur tersebut.
Desakan Resmi kepada PPATK: Lacak Seluruh Aliran Dana
Setelah melayangkan laporan dan melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK dan Kejaksaan Agung, Trinusa secara resmi telah mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak seluruh aliran dana mencurigakan yang bersumber dari dana iklan dan CSR Bank BJB.
“Kami tidak main-main. PPATK harus ungkap siapa penerima aliran dana. Apakah ke rekening pribadi? Apakah mengalir ke partai politik? Apakah ada hubungannya dengan Pilpres 2024? Semua harus dijawab dengan data,” tegas Panji.
Surat resmi Trinusa telah dikirim ke PPATK melalui email organisasi di support@trinusa.or.id. Trinusa juga mengungkap bahwa berdasarkan temuan awal investigasi masyarakat sipil, kerugian negara dari skandal ini diperkirakan melebihi Rp 360 miliar, termasuk pembengkakan biaya pada pos anggaran komunikasi dan kesekretariatan Bank BJB.
KPK Dinilai Tak Transparan dalam Penetapan Tersangka
Trinusa juga mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan identitas lima tersangka dalam kasus ini. Ketertutupan ini dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan yang justru mencederai kepercayaan publik terhadap institusi antirasuah.
“Jangan-jangan KPK sendiri sedang bermain aman. Ini bahaya laten demokrasi. Bila lembaga seperti KPK mulai takut pada kekuasaan, maka kita sedang menuju jurang impunitas nasional,” ujar Panji.
Trinusa Siap Kawal dan Lanjutkan Aksi Nasional
Sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal kasus ini, Trinusa menyatakan akan terus mengumpulkan bukti dari investigasi masyarakat sipil dan siap menyerahkan data tambahan ke PPATK dan Kejaksaan.
Trinusa juga tengah menyiapkan aksi lanjutan secara nasional, bila tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.
“LSM Triga Nusantara Indonesia lahir untuk membongkar korupsi sistemik. Kami tidak akan gentar. Siapa pun yang terlibat—dari kepala daerah, elite partai, hingga jajaran direksi bank—harus bertanggung jawab di depan hukum,” tutup Panji.
