KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei 2025.
Dedi berkoordinasi dengan lembaga antirasuah terkait masalah penggunaan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Dedi mengatakan, saat ini Pemprov Jabar tengah menjalani banyak kebijakan untuk melakukan efisiensi dan realokasi anggaran. Utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, hingga jaringan listrik.
“Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” ujar Dedi seusai pertemuan.
Dedi memaparkan, saat ini Pemprov Jabar tengah merealokasi anggaran lebih dari Rp 5 triliun. Anggaran ini dialokasikan ke hal lain karena dianggap pemborosan.
Di bidang pendidikan misalnya, lanjut Dedi, ada anggaran belanja sekitar Rp 700 miliar untuk Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun, dalam kenyataannya, saat ini lebih dibutuhkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” katanya.
Selain itu, ada pula realokasi anggaran perjalanan dinas. Menurut Dedi, dibanding perjalanan dinas lebih dibutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun,” jelasnya.
“Nah kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar, dari angka Rp 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” sambung dia.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mendukung wacana yang disampaikan Dedi. KPK pun akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan,, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” kata Bahtiar Ujang.
“Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini, betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitar,” sambungnya.
