KabarSunda.com- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional LSM Triga Nusantara Indonesia, Panji Ilham Haqiqi, menyatakan sikap tegas terhadap fenomena lemahnya pengawasan pelaporan LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah progresif Kejaksaan Agung dalam membongkar praktik korupsi berskala besar.
“Publik saat ini haus akan keteladanan, bukan pencitraan. Ketika KPK melemah dalam fungsi kontrol, dan membiarkan ribuan pejabat tidak melaporkan LHKPN, ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga pengkhianatan terhadap semangat reformasi,” tegas Panji kepada KabarSunda,Rabu,21 Mei 2025.
Menurut Panji, data KPK yang menyebutkan lebih dari 11.000 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN hingga April 2025, menunjukkan adanya krisis moral dalam birokrasi. Lebih mengkhawatirkan lagi, sanksi administratif dan sosial terhadap pelanggar nyaris tidak ada.
Trinusa Nasional Tegaskan: Ini 3 Titik Lemah KPK Hari Ini
- Ketidaktegasan dalam penindakan terhadap pelanggar LHKPN;
- Tidak transparannya daftar pejabat tak patuh;
- Gagalnya KPK membangun budaya integritas dari level atas.
RUU Perampasan Aset: Ujian Serius Komitmen Negara
Panji juga menyerukan agar Presiden dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai alat hukum yang selama ini ditunda-tunda demi kenyamanan elite tertentu.
“Koruptor yang hanya dihukum penjara, tapi asetnya tetap aman di tangan keluarga atau kolega, itu bukan keadilan. Itu kejahatan yang dilegalkan. RUU Perampasan Aset harus jadi prioritas!” tegas Panji.
RUU ini akan memungkinkan negara menyita kekayaan hasil kejahatan, bahkan sebelum putusan pengadilan final, selama ada bukti keterkaitan dengan tindak pidana seperti korupsi atau pencucian uang.
Trinusa: Suara Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan
Panji menegaskan, Triga Nusantara Indonesia sebagai gerakan masyarakat sipil tidak akan berhenti mengawasi, mengkritik, dan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak apatis terhadap arah pemberantasan korupsi yang semakin tumpul ke atas.
“Trinusa bukan alat penguasa. Kami berdiri bersama rakyat. Bila negara diam terhadap kejahatan, maka suara masyarakat sipil harus menggema lebih keras. Kami siap memimpin gelombang perlawanan terhadap korupsi yang dilindungi sistem,” pungkas Panji Ilham Haqiqi
