KabarSunda.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, telah melalui proses perumusan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek.
Herman memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Menurut Herman, jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jabar selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa arahan dari Gubernur dapat diimplementasikan dengan baik, lancar, dan efektif.
“Sebagian orang mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM kesannya itu one man show, sporadis, spontanitas. Padahal di balik itu ada perumusan kebijakan,” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Mei 2025.
Herman menambahkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan terdapat perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, kajian, dan analisis cepat dari berbagai sisi, termasuk yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta anggaran.
Ia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di lapangan memiliki latar belakang dan regulasi yang jelas, dan tidak dilakukan secara serampangan.
Terkait pola kerja, Herman menjelaskan bahwa respons cepat yang dilakukan Pemprov Jabar saat ini bertujuan untuk menangani berbagai masalah dan isu di lapangan agar dapat diselesaikan secara optimal.
“Hal ini juga dalam mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara dari segala aspek pembangunan,” ungkapnya.
Herman juga menyoroti spontanitas Gubernur Dedi Mulyadi dalam menolong masyarakat, yang terkadang menggunakan dana pribadi.
“Ada juga spontanitas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi misalnya menolong masyarakat, itu bisa keluar dari saku sendiri,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa Gubernur Jabar berani mengambil risiko dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakannya, karena hampir seluruh keputusan memiliki risiko besar.
“Akhirnya jajaran birokrasi pun meneladaninya, jadi kita ini adalah super team,” pungkas Herman.
