KabarSunda.com- Pemerintah Kota Bandung tengah merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta memberikan layanan pendidikan secara gratis.
Kini, Pemkot sedang mengkaji berbagai opsi subsidi agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan tepat sasaran.
Wali Kota Bandung, M Farhan mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Sebetulnya secara formal kita harus menunggu juklak dan juknis dari Kemendikdasmen,” ujar Farhan pada Senin, 2 Juni 2025.
Meski begitu, langkah awal sudah dilakukan. Bahkan sebelum putusan MK dikeluarkan, Pemkot Bandung telah menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mengkaji kemungkinan pemberian subsidi kepada sekolah swasta.
Hal ini dilakukan untuk membantu sekolah yang kesulitan operasional akibat kekurangan murid.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan kursi di SMP swasta, sehingga perlu intervensi agar daya tampung pendidikan di Bandung tetap terjaga.
Pemkot juga tengah merancang mekanisme penyaluran bantuan, baik secara langsung ke siswa maupun ke sekolah penerima.
“Ini sangat terkait dengan pemanfaatan data dapodik (data pokok pendidikan),” tambah Farhan.
Pemerintah kota kini sedang memetakan sekolah swasta mana saja yang memerlukan subsidi, termasuk menyusun skema keuangan agar subsidi dapat diberikan secara berkeadilan.
Fokus utama adalah membantu sekolah yang minim murid agar tetap mampu melayani siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Farhan mengungkapkan bahwa biaya operasional per siswa di Bandung bisa mencapai Rp11,8 juta per tahun.
“Nah, Rp11,8 juta ini siapa yang mau kita bantu, berapa banyak, dananya dari mana—itu semua sedang dihitung,” ujarnya.
Kebijakan ini dipastikan akan menjadi salah satu tonggak perubahan besar dalam sistem pendidikan di Bandung, terutama dalam membuka akses pendidikan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
