KabarSunda.com- Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap sebut, KPK harus bertindak tegas untuk segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.
“Agar tidak terkesan tebang pilih, KPK sebaiknya segera periksa Ridwan Kamil. Pemeriksaan Ridwan Kamil ini begitu penting karena KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya,” kata Yudi Purnomo Harahap kepada KabarSunda, Senin,9 Juni 2025.
Lebih dari tiga bulan kasus bank bjb tak kunjung berkembang
Yudi Purnomo melihat, pemeriksaan kasus korupsi pengadaan penempatan iklan di Bank BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
“Oleh karena itu, saya ini mewanti-wanti KPK agar pemeriksaan Ridwan Kamil setidaknya walau belum masuk pokok perkara kasus korupsi BJB, namun bisa dimulai dari dokumen atau barang yang disita dari rumah Ridwan Kamil”.harapnya
Sikap Transparansi dari KPK Diperlukan
Di samping itu, Yudi menekankan sikap transparansi dari KPK diperlukan untuk menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu, agar jangan sampai bertele-tele dalam menetapkan tersangka sehingga terkesan tebang pilih dan ada pihak yang diistimewakan.
“Sampai saat ini, tentu publik bersabar dan percaya proses penyidikan KPK. Namun sampai kapan? Mengulur-ulur pemeriksaan RK bukan jalan keluar yang baik,” tegas Yudi Purnomo.
Publik menuduh KPK Istimewakan Ridwan Kamil
Yudi menilai, jika Ridwan Kamil tak kunjung diperiksa, hal ini akan menjadi bola liar dan membuat publik menuduh bahwa KPK mengistimewakan RK.
“Nanti KPK dipersepsikan takut sama RK atau mengistimewakan, oleh karena itu kita sekali lagi, RK harus diperiksa minimal sebagai saksi,” ujarnya.
Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak perlu, maka yang wajib dilakukan oleh KPK adalah harus memberi penjelasan kepada publik terkait barang barang yang dilakukan penyitaan di dalam mengusut perkara ini, misalnya apa saja yang disita di kediaman RK dan kaitannya dengan perkara apa.
“Bahkan, KPK sudah menyita aset berupa motor. Ini publik perlu (mendapat) penjelasan dari mana asal motor tersebut. Apakah ada yang memberikan atau dia membeli. Jika membeli sendiri dari mana asal uangnya,” tukas Yudi.
KPK harus mengumumkan kepada publik status RK
Selain itu, KPK juga harus mengumumkan kepada publik secara jelas terkait hal-hal seperti pelanggaran yang dilakukan RK dan ke mana mengalirnya dana rasuah yang tergolong non-budgetary tersebut.
“Saya berharap KPK segera menuntaskan kasus BJB dengan segera menahan para tersangka dan mengembangkan perkara ini ke tersangka lainnya,” pungkasnya
