KabarSunda.com- Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Pius Sugeng Prasetyo menilai pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman dalam forum terbuka berpotensi mengganggu sinergi kerja di lingkungan eksekutif.
Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (19 Juni 2025), ketika menjawab pertanyaan anggota dewan terkait utang Pemprov kepada BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan itu, Erwan menyoroti ketidakhadiran Sekda.
Menurut Pius, komunikasi antarpimpinan pemerintahan seharusnya dibangun secara santun dan berorientasi pada kolaborasi.
“Ada tata cara yang pasti sudah dimiliki dan seharusnya ditaati oleh steep pejabat publik. Bahwa sebaiknya dibangun komunikasi yang elegan, dalam arti disesuaikan dengan konteks hubungan antar pejabat, dan diorientasikan untuk membangun sinergi,” kata Pius saat dihubungi, Jumat, 20 Juni 2025.
Ia menilai, meskipun dari sisi formal teguran yang disampaikan Erwan mungkin sah secara birokrasi, namun pendekatan tersebut justru bisa memunculkan kesan negatif di hadapan publik.
“Sentilan bisa menampilkan relasi kekuasaan yang mungkin secara formal benar, tapi dari sisi ketepatan bisa menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja dan kinerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pius menyoroti bahwa penyampaian kritik secara terbuka dalam rapat paripurna rawan menimbulkan spekulasi.
“Ini bisa multi persepsi. Mungkin bisa dinilai ada ketegasan untuk mendisiplinkan, tapi juga bisa saja faktor yang lain yang multi tafsir,” katanya.
Dalam forum tersebut, Erwan secara terang-terangan mempertanyakan keberadaan Herman yang menurutnya kerap absen, baik dalam paripurna maupun aktivitas kantor.
“Dan juga sekalian tanyakeun kamana wae Sekda gitu. Selama saya Paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD, terima kasih,” ujar Erwan di hadapan peserta rapat.
Menanggapi hal itu, Sekda Jabar Herman Suryatman memberikan klarifikasi. Ia mengatakan ketidakhadirannya dalam paripurna disebabkan oleh tugas dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Hatur uninga, patali jadwal Pak Gubernur sareng disposisi beliau tiasa ditingal di update protokol,” jelas Herman.
Ia menyebut tengah mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul, Purwakarta.
“Kaleresan dina waktos anu ampir sami, tabuh 11.30 WIB simkuring nampi tugas ti Pak Gubernur kangge ngadampingi kunjungan kerja Bapak Menteri PMK ka lokasi bencana pergeseran tanah di Pasirmunjul Purwakarta,” ujarnya.
Herman menambahkan bahwa bencana tersebut berdampak pada puluhan rumah dan ratusan warga yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
“Aya 83 KK, 69 rumah tur 249 jiwa anu terdampak tur kedah diperhatoskeun. Hapunten bilih kinerja simkuring kirang nyugemakeun pimpinan miwah warga Jawa Barat. Salam baktos,” tambahnya.
