KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal sejumlah persoalan yang masih menghambat masuknya investasi ke wilayahnya.
Dedi mengatakan, hambatan itu banyak terjadi di tahap perizinan dan pembebasan lahan.
“Problem investasi itu ya izin lokasi, IUP, UKL, UPL. Di situ biasanya macet. Apalagi UKL – UPL seringkali jadi masalah karena antre di OSPS. Antrean digeser-geser, nanti bisa jadi temuan,” kata Dedi di Bandung, Selasa, 12 Agustus 2025.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa kepala daerah harus turun tangan langsung menyelesaikan hambatan di lapangan.
“Yang kayak gini perlu kecerdasan pemimpin. Gubernur dan bupati harus bisa koordinasi supaya investasi nggak mandek,” tegasnya.
Selain soal izin, Dedi juga mengungkap masalah klasik dalam pembebasan lahan. Ia menyebut harga tanah seringkali melonjak drastis saat investor sedang dikejar tenggat waktu pembangunan.
“Awalnya masyarakat mau jual tanah 200-300 ribu. Begitu tinggal 20 hektare dan perusahaan butuh cepat, harganya bisa loncat ke 3-4 juta. Ini perlu pendekatan langsung,” ujarnya.
Dedi mengaku kerap bersurat atau langsung bertemu warga untuk menjelaskan pentingnya investasi.
“Saya turun sendiri, ajak dialog, kasih penjelasan. Harus win-win. Itu yang saya lakukan waktu bantu BYD dan beberapa proyek di Indramayu,” bebernya.
Menurutnya, saat ini industri padat karya mulai bergeser ke wilayah-wilayah seperti Indramayu, Kuningan, Cirebon, dan Majalengka. Sementara industri padat modal mulai tumbuh pesat di Subang.
Namun, Dedi mengaku masih ada kendala, terutama terkait aturan Kementerian Pertanian soal alih fungsi lahan.
“Misalnya, ada sawah 5 hektare di tengah kawasan industri 400 hektare. Kalau ngikutin aturan mentah-mentah, nggak bakal jalan. Saya langsung WA Pak Menteri. Ketemu, bahas solusinya,” kata dia.
Solusi yang ditawarkan Dedi adalah mengganti sawah yang terdampak dengan lahan baru yang lebih luas dan terintegrasi.
“Kalau 5 hektare diganti 25 hektare, itu jauh lebih baik. Tapi semua harus terintegrasi, jangan sembarangan ambil tanah kayak sekarang. Pajaknya juga harus jelas,” ucapnya.
Ia menilai banyak kekacauan di lapangan terjadi karena tidak ada koordinasi antarlembaga.
“Yang ambil batu, pasir, tanah, semua jalan sendiri. Nggak ada izin. Jalan rusak, warga protes. Ini tugas pemimpin, jangan lepas tangan. Harus tampil dan selesaikan,” ungkapnya.
Dia berharap kepala daerah di Jabar bisa lebih aktif dan kompak dalam mendukung percepatan investasi, sehingga ekonomi daerah bisa tumbuh lebih cepat dan merata.
Adapun capaian investasi di Jawa Barat masih jadi yang tertinggi di Indonesia, dengan angka Rp72,5 triliun.
