KabarSunda.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna DPRD KBB dengan agenda penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan P-APBD 2025, Jumat, 15 Agustus 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi, didampingi Wakil Ketua Dadan Supardan, Pipih Supriati, dan Asep Dedi. Turut hadir Wakil Bupati Asep Ismail, Sekda Ade Zakir, anggota DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Jeje menjelaskan, kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output terukur. Misalnya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar atau FGD,” kata Jeje.
Ia menegaskan, anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, hingga penyediaan cadangan pangan.
Dalam rancangan P-APBD 2025, Pemkab Bandung Barat menetapkan tiga fokus utama.
Pertama, meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber baru yang realistis, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat.
“Tujuannya agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan mandiri, sehingga mampu menopang pembangunan jangka panjang,” ujar Jeje.
Kedua, memperbaiki kualitas belanja daerah dengan lebih produktif dan efektif. Dana publik akan difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi, penguatan infrastruktur, serta pembangunan akses baru yang membuka peluang ekonomi di berbagai kecamatan.
Ketiga, memperkuat sisi pembiayaan daerah melalui pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2024 secara lebih terukur. “Penyesuaian ini penting agar pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan ketidakseimbangan pada neraca daerah,” tambahnya.
Langkah efisiensi anggaran yang ditempuh Pemkab Bandung Barat diharapkan tidak sekadar menghemat belanja, tetapi juga mengoptimalkan setiap rupiah agar berdampak nyata pada masyarakat.
Dengan pengalihan dana ke sektor vital, pemerintah daerah menargetkan peningkatan layanan kesehatan masyarakat, perbaikan sanitasi, ketersediaan pangan yang stabil, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang membuka akses ekonomi baru.
“Prinsipnya, setiap kebijakan efisiensi harus memberi manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” tegas Jeje.
Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan berperan dalam mengawal pelaksanaan P-APBD 2025. Transparansi dan pengawasan publik menjadi faktor penting agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai target.
Dengan sinergi pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Bandung Barat optimistis mampu memperkuat fondasi fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
