KabarSunda.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah maupun kebijakan publik, terutama dalam kondisi rawan usai gejolak sosial beberapa waktu terakhir.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah daerah tidak boleh melakukan hal-hal yang justru memicu kemarahan masyarakat.
Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Cirebon harus segera dipulihkan. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak semakin tergerus.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat, jangan sampai langkah-langkah yang dilakukan justru memperkeruh suasana. Fokus utama adalah menenangkan masyarakat,” ujar Bima Arya beberapa waktu lalu di Kabupaten Cirebon.
Ia menambahkan, kepala daerah di Cirebon beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus menunjukkan keseriusan. Bukan sekadar menghadirkan pertemuan formal, melainkan benar-benar hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, serta menampilkan empati.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya menggencarkan program pro rakyat. Salah satunya adalah menggelar gerakan pasar murah serta memperluas bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, masyarakat yang terdampak situasi sosial maupun ekonomi akan merasakan langsung manfaat dari program semacam itu.
“Jangan hanya sibuk dengan agenda formal, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bukti nyata pemerintah hadir. Gerakan pasar murah bisa mengurangi beban biaya hidup. Begitu juga dengan penyaluran bansos, itu menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan sumber daya lokal. Misalnya, bekerja sama dengan koperasi, kelompok tani, dan pelaku UMKM dalam menjalankan program-program tersebut.
Dengan begitu, dampaknya tidak hanya menyentuh masyarakat penerima, tapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal.
Wamendagri menegaskan, semua kegiatan seremonial yang terkesan menghamburkan anggaran harus ditunda. Termasuk acara yang menghadirkan hiburan berlebihan dengan musik pesta. Dalam situasi yang masih sensitif, kegiatan semacam itu justru bisa menimbulkan persepsi negatif.
“Kita harus menjaga perasaan publik. Jangan sampai ada kesan pejabat berpesta sementara masyarakat sedang sulit. Itu bisa memicu kemarahan,” ungkap Bima Arya.
Kemendagri juga menyoroti kebiasaan sebagian pejabat daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam kondisi rawan, Bima Arya menilai langkah itu sangat tidak tepat.
“Semua keberangkatan ke luar negeri, baik kunjungan kerja maupun studi banding, harus ditunda. Kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya masing-masing, mengawal langsung situasi bersama Forkopimda,” tegasnya.
Selain itu, Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan media lokal sebagai sarana komunikasi publik.
Informasi mengenai program bantuan, penanganan keamanan, hingga langkah pemerintah harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Menurut Bima Arya, inti dari semua arahan Kemendagri adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik. Ia mengingatkan, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, potensi konflik akan semakin besar.
“Kepercayaan publik itu ibarat fondasi. Kalau rapuh, semua kebijakan tidak akan berjalan efektif. Maka, kepala daerah harus menunjukkan keteladanan, kesederhanaan, dan kepedulian. Itulah kunci meredam gejolak,” katanya.
