KabarSunda.com- Defisit masih membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut tahun 2026.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyebutkan proyeksi pendapatan daerah Rp4,94 triliun, sementara belanja dipatok Rp5,28 triliun. Selisihnya mencapai Rp345,28 miliar.
Syakur mengakui kesenjangan itu muncul karena komposisi belanja jauh lebih tinggi dibanding pendapatan. Belanja pemerintah daerah yang wajib dikeluarkan belum sebanding dengan proyeksi penerimaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat.
“Kami optimistis, seiring pembahasan lebih lanjut, kekurangan ini bisa tertutup,” ujarnya, Selasa, 16 September 2025.
Jika ditarik ke belakang, kata Syakur, APBD Garut memang kerap diwarnai ketidakseimbangan. Ketergantungan pada transfer pusat masih dominan, sementara kontribusi PAD belum mampu menopang kebutuhan belanja yang terus naik.
Proyeksi PAD tahun 2026 sebesar Rp770,32 miliar masih jauh dari total kebutuhan daerah. Menurutnya, PAD itu bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.
“Kondisi ini menegaskan rapuhnya struktur fiskal daerah. Meski pemerintah optimistis, fakta menunjukkan tanpa langkah konkret memperluas basis pajak dan menggali potensi ekonomi lokal, ketergantungan pada pusat tetap tinggi,” kata Syakur.
Syakur mengatakan, sisi belanja daerah menampilkan tantangan yang tak kalah berat. Proyeksi Rp5,28 triliun mencerminkan kebutuhan yang terus melebar, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga urusan wajib lainnya.
Belanja pegawai juga masih menyerap porsi cukup besar, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan produktif semakin terbatas.
Kesenjangan ini menunjukkan adanya risiko crowding out, di mana belanja rutin menggerus kemampuan daerah untuk membiayai proyek infrastruktur yang menjadi prioritas.
“Jika tidak ada reposisi kebijakan, janji pemenuhan layanan publik hanya akan terhambat defisit struktural,” katanya.
Meski Bupati menekankan optimisme, proyeksi defisit Rp345 miliar bukan angka kecil. Dalam konteks ekonomi Garut, gap ini bisa berdampak pada perlambatan realisasi program.
Sumber penutupannya masih bergantung pada pembahasan bersama DPRD, baik melalui peningkatan target PAD maupun harapan tambahan transfer pusat.
