KabarSunda.com- Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Satgas evaluasi dan monitoring makan bergizi gratis (MBG).
Hal tersebut terungkap dalam Rakor MBG yang digelar Pemprov Jawa Barat di Bale Pakuan Bogor Senin 29 September 2025.
Rakor dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan dihadiri Bupati/Walikota se Jawa Barat.
Menurut KDM panggilan akrab Dedi Mulyadi, Satgas ini akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan program MBG mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, jadwal distribusi, pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
“Kami ingin memastikan siswa menerima makanan sesuai alokasi Rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia sudah dihitung Rp 2 ribu per porsi. Jika berkurang, ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan potensi pidana korupsi,” tegas KDM
Selain itu KDM juga mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang memiliki dapur sendiri yang dibangun oleh Pemprov bersama Pemkab/Pemkot.
“Dapur ini nantinya bisa dikelola secara gotong royong dengan melibatkan relawan dari kalangan orang tua siswa,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan KDM, program MBG harus menjadi sarana stimulus ekonomi daerah, rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari wilayah setempat.
“Seluruh pasokan bahan pangan akan tercatat dalam data statistik Bappeda. Dengan demikian, sirkulasi ekonomi dari MBG bisa terukur sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
