KabarSunda.com- Layanan pengaduan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate mulai menunjukkan daya tariknya di mata publik.
Hanya dalam dua hari, total 92 aduan masyarakat sudah diterima oleh tim pengelola, menandakan tingginya antusiasme warga terhadap kanal baru penyampaian aspirasi tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan mengapresiasi kebijakan strategis Gubernur Dedi Mulyadi.
Menurutnya, aduan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar hadir dan terbuka terhadap persoalan rakyatnya.
“Ini hal positif bagi kami di pemerintahan. Warga dari Bandung Raya, Cimahi, bahkan Lembang, kini bisa mendekat dan menyampaikan langsung aspirasinya,” ujar Tedy seusai meninjau Bale Pananggeuhan di komplek Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 7 Oktober 2025.
Program Bale Pananggeuhan awalnya dibuka di Lembur Pakuan sebagai wadah untuk menampung keluhan masyarakat yang datang langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
Kini, dengan dibukanya pos baru di Gedung Sate, pemerintah ingin memperluas jangkauan layanan hingga ke Cirebon, Garut, dan Bogor.
Tedy menilai langkah ini sebagai inisiatif strategis dan inklusif dari Pemprov Jabar. Menurutnya, kebijakan semacam ini memperpendek jarak antara rakyat dan birokrasi.
Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota ikut menggulirkan pos pengaduan serupa, seperti halnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah terstandarisasi di banyak daerah.
“Kalau pelayanan perizinan sudah distandarisasi lewat MPP, kenapa pos pengaduan tidak kita dorong juga hadir di tiap daerah? Ongkos warga bisa dihemat, dan pelayanan lebih dekat,” katanya.
Selain soal perluasan layanan, Tedy juga menyoroti aspek kemanusiaan yang harus menjadi ruh utama Bale Pananggeuhan.
Ia mengusulkan agar pos pengaduan ini berkolaborasi dengan lembaga seperti Baznas, tidak hanya untuk memperkuat dukungan anggaran, tetapi juga menghadirkan bimbingan spiritual bagi warga yang tengah menghadapi tekanan hidup.
“Banyak ustaz di Baznas yang bisa memberi motivasi dan semangat hidup. Ini penting untuk warga yang datang dengan beban berat,” ujarnya.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Komisi I DPRD Jawa Barat memastikan siap mengawal dan mendukung anggaran operasional Bale Pananggeuhan agar program ini berjalan berkelanjutan.
“Kami sudah diskusi, dan insyaallah siap membantu anggaran operasional yang dibutuhkan. Ketika masyarakat datang dengan keterbatasan, negara harus hadir,” tegasnya.
Lebih dari sekadar meja aduan, Bale Pananggeuhan kini menjelma sebagai simbol empati dan keterbukaan pemerintah terhadap rakyatnya. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, inisiatif ini dipandang sebagai model baru pelayanan publik Jawa Barat yang lebih humanis, partisipatif dan solutif. (mar5/jpnn)
