KabarSunda.com- Ucapan Atalia Praratya yang dianggap mencederai perasaan umat islam hingga rumahnya digeruduk dan didemo para santri.
Rumah istri Ridwan Kamil ini didemo para santri buntut dari pernyataannya mengenai pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Atalia Praratya yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar ini mengomentari pembangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang dibantu pemerintah.
Baginya, pentingnya mekanisme penggunaan APBN yang transparan dan berkeadilan.
Secara garis besar, Atalia tidak menolak bantuan pemerintah terhadap pesantren.
Pondok Pesantren Al-Khoziny ambruk pada 29 September 2025 lalu karena pembangunan yang belum sempurna.
Insiden ini menewakan puluhan santri dan puluhan lainnya luka-luka.
Mereka menjadi korban ketika melaksanakan salat ashar berjamaah di gedung setinggi 3 lantai itu.
Mushola berada di lantai dasar, sementara dua lantai di atasnya rencananya bakal dijadikan aula pertemuan pondok pesantren.
Komentar Atalia Praratya tersebut memicu gelombang protes dari kelompok yang menamakan diri Forum Santri Nusantara Bandung Raya, yang pada Selasa (14 Oktober 2025) siang menggelar aksi di depan rumah Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.
Atalia juga menambahkan dirinya memahami kegelisahan publik.
Terutama para santri dan pengasuh pondok pesantren, namun menegaskan keadilan bagi korban tetap menjadi hal utama.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu,
sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” imbuhnya.
Meski demikian, ia juga menegaskan negara tetap berkewajiban melindungi santri dan pendidikan keagamaan.
Bukan hanya di Al Khoziny, tetapi juga di ribuan pesantren lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko.
“Negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan.
Bukan hanya di Al Khoziny, tapi juga di pesantren-pesantren lain yang kondisinya rentan,” ucapnya.
Sementara itu, para santri yang menggelar aksi menilai pernyataan Atalia bersifat tidak sensitif dan diskriminatif terhadap lembaga keagamaan.
Mereka mendesak agar Atalia diberi sanksi oleh partainya karena dianggap mencederai perasaan umat Islam.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila, menyebut aksi tersebut lahir dari rasa solidaritas terhadap dunia pesantren yang merasa disudutkan.
“Aksi ini bentuk solidaritas kami. Jangan sampai pernyataan dari anggota legislatif justru menciptakan stigma negatif terhadap pesantren,” kata Riki di lokasi.
Atalia Diminta untuk Minta Maaf
Kediaman Ridwan Kamil dan Atalia Praratya di Jalan Gunung Kencana RT 6/6/ Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Selasa (14 Oktober 2025) didatangi para santri yang tergabung dalam forum santri nusantara Bandung Raya pukul 15.25.
Forum Santri Nusantara Bandung Raya ini hadir menyuarakan protes buntut pernyataan Atalia Praratya sebagai anggota DPR RI berkaitan kondisi Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.
“Kami ingin sampaikan bahwa seluruh santri ini merasakan rasa sakit atas perkataan Atalia Praratya sebagai anggota DPR RI terhadap Ponpes Al Khoziny.
Pesantren justru memiliki andil mendirikan bangsa ini dan memiliki andil terhadap hak asasi manusia.
Tapi, seenaknya mereka yang ada di kekuasaan membentuk opini publik mengatur aturan dan pesantren dikecilkan,” kata Riki Ramdan Fadillah selaku Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya.
Menurut Riki, ketika kiai tak dihargai, maka para santri harus melawan.
“Bila Atalia tak memohon maaf atas pernyataannya, maka jangan salahkan kami akan turun ke jalan menegakkan marwah pesantren,” ujarnya.
Dalam aksi ini, Forum Santri Nusantara Bandung Raya bahkan meminta Ketum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, memecat Atalia Praratya dari keanggotaan DPR RI karena pernyataannya yang telah menimbulkan kegaduhan publik dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusi.
“Kami menuntut Atalia untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka ke publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataannya yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi Al Khoziny,” katanya
Selain itu, mereka menuntut Komisi VIII DPR RI menyusun kebijakan nasional keselamatan pesantren yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB, agar tragedi serupa tidak terulang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.
Diketahui, Atalia Praratya yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, sempat mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang terkait penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo yang sempat roboh dan menewaskan banyak korban jiwa.
