KabarSunda.com- Polres Sukabumi menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana di Lapangan Alun-Alun Palabuhanratu, Rabu (5/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para relawan.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Samian dan dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan itu, Bupati bersama Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan untuk memastikan kesiapan personel di lapangan.
Dalam amanatnya, Kapolres Sukabumi membacakan pesan Kapolri yang menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai daerah.
“Seluruh personel dan pemangku kepentingan yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ungkap Kapolres.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 19 Oktober 2025 tercatat sebanyak 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.289 kasus banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung berapi, serta beberapa bencana lainnya.
Berbagai peristiwa tersebut mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, serta lebih dari 5,2 juta warga mengungsi. Selain itu, sebanyak 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum maupun perkantoran dilaporkan mengalami kerusakan.
BMKG memperingatkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak pada November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat.
Fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026 juga perlu diwaspadai. Meski dalam kategori lemah, fenomena ini dapat meningkatkan curah hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia.
Menghadapi potensi tersebut, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan.”Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Sinergi lintas sektor, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, hingga relawan, diharapkan dapat memastikan pelaksanaan quick response terhadap setiap situasi darurat untuk meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.
