KabarSunda.com- Peran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi katalisator sekaligus mediator urusan penanaman modal membawa angin segar bagi iklim investasi di Tanah Pasundan.
Di urusan gaya kepemimpinannya yang penuh gebrakan, KDM—panggilan akrabnya memiliki konsentrasi khusus pada urusan investasi.
Pengalamannya memimpin Purwakarta selama dua periode membuatnya paham bagaimana rencana investor menanamkan modal di Jabar begitu rumit.
Dedi pun berupaya memerankan sebagai gubernur yang lazimnya hanya sebagai ambassador investasi, melainkan juga bagian penting dari solusi hambatan investasi.
“Saya itu bulldozer, saya bereskan semua hambatan investasi. Kalau enggak ada pemimpin yang nyelesaikan, investasi di kita ini stres, Pak. Capek, rumit,” kata KDM dikutip dari Bisnis, Kamis, 13 November 2025.
Sejak awal menjabat 20 Februari 2025 lalu, komitmennya sudah terasa. Dia memastikan akan melibas organisasi masyarakat (ormas) yang selama ini dikeluhkan menjadi penghambat investasi dan munculnya biaya ekonomi tinggi di Jawa Barat.
Pihaknya sudah membaca tentang fenomena oknum ormas yang dikeluhkan dunia usaha mengganggu investasi. Menurutnya Pemprov Jabar akan menyiapkan pembiayaan yang berfungsi untuk melindungi para pengusaha.
“Untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal. Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, jatah rekrutmen tenaga kerja, jatah produksi limbah. Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” paparnya.
Menurutnya, kebijakan untuk memberikan perlindungan pada investor yang ada di Jawa Barat agar melahirkan kenyamanan bagi para penanam modal. Pihaknya juga memberikan jaminan terkait infrastruktur, rekrutmen tenaga kerja hingga keamanan.
“Kami ingin rakyat sejahtera, supaya bekerja dengan baik. Kami juga memastikan terkait perizinan yang harus berjalan cepat dan efektif. Di Indramayu ada pabrik sepatu yang selama 2 tahun tidak membuka, hanya karena izin lingkungannya belum kelar. Saya ambil langkah pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap 8.000 tenaga kerja,” katanya.
Upayanya mengurai langsung persoalan yang dihadapi investor dinilai menjadi “insentif” penting yang harus dihadirkan seorang pemimpin.
“Kita ingin mendengarkan keluhan investor apa? Seluruh keluhan itu, mana yang bisa diselesaikan oleh kabupaten, oleh provinsi dan mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat? Saya bersedia mengorkestrasi,” tuturnya.
Menurutnya mengingat investasi menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Jabar, maka KDM merasa sudah tepat bersikap tegas, turun langsung mengurai persoalan, dan membuka sumbatan di lapangan yang dihadapi investor.
“Hari ini diperlukan pemimpin yang menabrak seluruh sumbatan-sumbatan itu. Dia harus maju terus saja ngurus teknis. Nah, karena ngurus teknis maka dia harus merajut itu menjadi siklus. Makanya saya ingin merubah siklus itu,” katanya.
KDM juga menekankan pentingnya penyediaan tata ruang yang jelas dan integrasi dalam mendukung investasi. Ia juga mengarahkan agar investasi yang masuk bersifat inklusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya pada sektor industri padat karya.
Wajar jika upaya dan kebijakan menciptakan kenyamanan bagi investor yang dilakukan pihaknya berbuah manis pada kuartal III/2025 ini. Dalam laporan realisasi investasi pada Triwulan III 2025 yang dilansir Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17 Oktober 2025), Jawa Barat masih menjadi motor.
Realisasi menunjukkan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan porsi 56,9% atau senilai Rp279,4 triliun. Realisasi PMDN lebih besar dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp212,0 triliun atau 43,1% dari total investasi.
Jawa Barat masih duduk sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi sebesar Rp77,1 triliun. Disusul DKI Jakarta (Rp63,3 triliun), Sulawesi tengah (Rp33,4 triliun), Banten (Rp30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp30,4 triliun).
Jawa Barat mencatat investasi PMDN tertinggi dengan Rp41,8 triliun atau 15% dari total, diikuti DKI Jakarta sebesar Rp40,8 triliun (14,6%) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4%). Pada realisasi PMA, Jawa Barat menjadi primadona investasi asing dengan capaian US$2,2 miliar (16,7%).
