KabarSunda.com- Polemik program tebus ijazah kembali mencuat di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditagih janji oleh DPRD Jawa Barat terkait belum dibayarnya tunggakan biaya tebus ijazah siswa tidak mampu di sejumlah sekolah swasta.
Program yang digadang-gadang sebagai solusi bagi siswa miskin agar bisa menerima ijazah tanpa hambatan biaya ini hingga kini belum terealisasi penuh, meski sudah dijanjikan oleh pemerintah provinsi.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, menegaskan bahwa banyak sekolah masih menunggu pencairan dana pengganti dari pemerintah provinsi.
“Saya meminta Gubernur Jawa Barat memastikan ijazah yang ditahan sudah diterima siswa dan pihak sekolah sudah mendapat pembayaran,” ujarnya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Cibinong, Senin, 17 November 2025.
Menurut Dede, janji Dedi Mulyadi untuk menebus ijazah siswa yang tertahan dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) belum terealisasi.
Padahal, anggaran sudah dialokasikan dan seharusnya bisa segera disalurkan ke sekolah-sekolah yang menahan ijazah siswa karena tunggakan biaya.
Banyak sekolah swasta di Jawa Barat mengaku masih menahan ijazah siswa karena belum menerima pembayaran dari pemerintah provinsi.
Kondisi ini membuat para siswa, terutama dari keluarga tidak mampu, kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau mencari pekerjaan.
DPRD menilai keterlambatan ini bisa berdampak serius pada masa depan siswa.
“Ijazah adalah hak siswa. Jangan sampai mereka dirugikan hanya karena masalah administrasi dan keterlambatan pencairan dana,” tegas Dede Chandra.
Program tebus ijazah yang dicanangkan Dedi Mulyadi dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
DPRD menyoroti kurangnya kejelasan mekanisme anggaran serta lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan sekolah-sekolah swasta.
Menurut laporan, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran Rp600 miliar untuk membantu yayasan pendidikan tingkat SMA/SMK swasta dalam menebus ijazah siswa yang tertahan.
Namun, hingga pertengahan November 2025, realisasi program tersebut masih minim dan belum menyentuh seluruh sekolah yang membutuhkan.
DPRD Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi segera menepati janji dan memastikan pembayaran dilakukan.
Mereka meminta agar pemerintah provinsi transparan dalam penggunaan anggaran, serta memastikan tidak ada lagi siswa yang tertahan ijazahnya.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan agar program ini tidak sekadar menjadi janji politik, melainkan benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi agar program ini berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Dede Chandra.
Polemik tunggakan tebus ijazah ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam mengelola program pendidikan di Jawa Barat.
Dengan jumlah siswa yang terdampak cukup besar, penyelesaian masalah ini menjadi krusial untuk menjamin hak pendidikan generasi muda.
Jika janji ini tidak segera ditepati, kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi bisa terganggu. DPRD menegaskan akan terus menagih janji gubernur hingga seluruh siswa mendapatkan hak mereka.
