KabarSunda.com- Hasil audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dengan Kementerian Keuangan berujung pada kekecewaan.
Papdesi menegaskan tidak puas atas penjelasan pemerintah terkait penghentian pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025 serta rencana pemangkasan besar-besaran anggaran Dana Desa untuk program nasional lainnya.
Sekretaris Papdesi Kabupaten Purworejo yang juga Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, menyebut jawaban Kemenkeu belum menjawab kegelisahan desa di seluruh Indonesia.
“Jawaban yang kami terima belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi desa. Kondisi ini sangat memberatkan, karena desa tetap dituntut menjalankan program pelayanan dan pembangunan, sementara anggarannya dipangkas,” tegas Dwinanto usai audiensi pada Kamis, 27 November 2025.
Dalam audiensi tersebut, rombongan Papdesi yang dipimpin Ketua Umum Hj. Wargiyati diterima oleh Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kemenkeu, Jaka Sucipta.
Papdesi mengadukan kebijakan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II 2025 untuk kategori non earmark yang dinilai membuat ribuan desa mengalami kesulitan fiskal.
Protes Pemangkasan Anggaran 2026
Selain itu, Papdesi juga memprotes rencana pemotongan Rp 40 triliun dari total Rp 60,6 triliun Dana Desa Tahun 2026.
Dengan sisa sekitar Rp 20 triliun secara nasional, setiap desa hanya akan menerima rata-rata Rp 273 juta.
“Dengan anggaran sekecil itu, kami dipaksa mengorbankan program-program dalam RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah disepakati bersama masyarakat. Ini jelas mengancam pembangunan desa,” lanjut Dwinanto.
“Jika persoalan ini dibawa bersama-sama oleh seluruh elemen gerakan desa di Indonesia, kami yakin pemerintah akan melakukan koreksi kebijakan,” ujarnya.
Siap Langkah Lanjutan
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati, juga mengakui ketidakpuasan atas hasil audiensi tersebut.
“Kami datang dari seluruh Indonesia membawa kegelisahan kepala desa dan perangkat desa. Tapi hari ini kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kami akan menunggu satu minggu, jika belum ada perkembangan, kami akan mengambil langkah lanjutan,” katanya.
