Realisasi Belanja APBD Sumedang Tinggi Mencapai 84,57 Persen 2025

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai Rakor Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual.Diskomimfosanditik

KabarSunda.com- Realisasi belanja APBD 2025 Kabupaten Sumedang hingga saat ini telah mencapai 84,57 persen, berada di atas rata-rata realisasi belanja kabupaten secara nasional yang tercatat sebesar 74,71 persen.

“Kabupaten Sumedang masuk dalam 20 besar kabupaten/kota dengan realisasi belanja tertinggi se-Indonesia,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir usai Rakor  Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual, Rabu (24/12/2025).

Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tito Karnavian dan diikuti oleh para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia.

Bupati Dony menyatakan komitmennya untuk terus mendorong percepatan realisasi APBD Kabupaten Sumedang.

Dijelaskan Dony, ia jmenekankan kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Saya berharap Pemkab Sumedang semakin memperkuat kinerja pengelolaan keuangan daerah serta menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia telah mencapai sekitar 89 persen.

“Untuk realisasi belanja APBD kabupaten/kota, masih perlu terus didorong agar dapat berada di atas rata-rata nasional,” ujar Tito Karnavian.

Tito juga menegaskan agar pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada, serta memastikan sinergi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.