KabarSunda.com- Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (yang kini diubah oleh PP Nomor 17 Tahun 2020).
Apa itu Batas Usia Pensiun (BUP)?
Batas Usia Pensiun (BUP) adalah usia maksimal di mana seorang PNS wajib diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya sebagai ASN karena mencapai usia pensiun.
Pemberhentian ini otomatis memberi hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai ketentuan perundang‑undangan.
Ketentuan Batas Usia Pensiun berdasarkan UU ASN 2023
Dalam Pasal 55 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun PNS ditetapkan berdasarkan kategori jabatan sebagai berikut:
1. Jabatan Manajerial
• 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama.
• 58 tahun bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
2. Jabatan Non‑Manajerial (termasuk Jabatan Fungsional)
Batas usia pensiun ditentukan lebih lanjut melalui peraturan perundang‑undangan sesuai bidang tugas, misalnya guru, dosen, peneliti, dan lain‑lain.
Peraturan ini menjadikan usia pensiun tidak setengah tunggal untuk semua PNS, melainkan bervariasi sesuai jabatan yang diemban.
Ketentuan Pemberhentian di PP Manajemen PNS
Sebelumnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (sekarang masih berlaku sebagai bagian dari manajemen PNS yang diubah‑ubah), Pasal 239 menyatakan:
• PNS yang telah mencapai batas usia pensiun wajib diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
Rinciannya menurut PP ini adalah:
• 58 tahun untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional tertentu.
• 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
• 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama.
Pasal ini juga mengatur bahwa BUP untuk pejabat fungsional yang diatur dalam undang‑undang lain mengikuti ketentuan undang‑undang tersebut.
Prosedur pemberhentian karena mencapai BUP mencakup beberapa tahap administratif:
1. Pemberitahuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan daftar calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai usia pensiun melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lebih dari 15 bulan sebelum usia pensiun.
Selanjutnya PPK atau pejabat berwenang mengusulkan pemberhentian secara resmi.
2. Masa Persiapan Pensiun
Sebelum resmi diberhentikan, PNS dapat mengambil masa persiapan pensiun hingga satu tahun, dengan hak mendapatkan uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar penghasilan terakhir.
3.Jaminan Pensiun dan Hari Tua
Setelah pemberhentian karena mencapai BUP, PNS berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai ketentuan program jaminan sosial nasional yang dikelola PT Taspen (Persero) dan lembaga terkait.
Hak ini diberikan sebagai penghargaan atas masa pengabdian PNS selama bekerja.
Catatan Penting
Ketentuan batas usia pensiun yang berlaku sekarang bukan satu angka tunggal (misalnya 58 tahun untuk semua PNS) tetapi bergantung jabatan dan telah diatur dalam UU ASN terbaru.
