KabarSunda.com- Kondisi ekonomi warga Kabupaten Garut, Jawa Barat masih memprihatinkan pada akhir 2025. Berdasarkan data terbaru dari pemerintah daerah, jumlah warga miskin di Kabupaten Garut mencapai 1,8 juta orang.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa sebanyak 1,8 juta jiwa, dari total penduduk Garut 2,7 jiwa, masih membutuhkan bantuan sosial.
Kelompok paling terdampak adalah warga yang masuk kategori Desil 1, yakni sekitar 317.000 jiwa berada di kelompok tersebut, yang menandakan kondisi kesejahteraan paling rendah.
Warga Desil 1 umumnya tidak memiliki aset maupun rumah, atau jika memiliki rumah, kondisinya tidak layak huni.
Selain itu, akses terhadap sanitasi sangat terbatas, dan kepala rumah tangga memiliki pendidikan rendah, bahkan sebagian tidak lulus Sekolah Dasar (SD).
“Desil 1 adalah kelompok yang paling rentan. Mereka tidak punya rumah layak, tidak memiliki aset, dan akses terhadap pendidikan maupun sanitasi sangat terbatas,” ujar Syakur, Senin, 29 Desember 2025.
Data pemerintah juga menunjukkan, jika dihitung dari desil 1 hingga desil 5, sekira 1,8 juta warga masih berada dalam kondisi ekonomi yang memerlukan perhatian.
Artinya, lebih dari 50% penduduk Kabupaten Garut belum mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah maupun organisasi masyarakat.
Syakur menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menanggulangi masalah kesejahteraan ini. Sinergi dengan organisasi masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan sosial.
“Tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja. Kami perlu mitra yang bisa bekerjasama langsung dalam program pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Syakur menyebut, sinergi ini harus mencakup berbagai program, mulai dari bantuan sosial hingga edukasi kesehatan masyarakat.
Selain fokus pada kesejahteraan ekonomi, pemerintah Kabupaten Garut juga menyoroti isu kesehatan.
Menurut Syakur, peran organisasi masyarakat menjadi penting dalam mendukung program kesehatan ini. Upaya edukasi harus dilakukan secara langsung di tingkat masyarakat agar akses terhadap fasilitas kesehatan bisa meningkat, khususnya bagi keluarga miskin.
Kondisi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa ketimpangan ekonomi di Garut masih tinggi. Dengan lebih dari separuh penduduk berada dalam kategori rentan, pemerintah dituntut untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial sekaligus memperluas kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat.
“Bantuan sosial harus sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan mitra kami di masyarakat memiliki peran strategis untuk itu,” kata Syakur.
