KabarSunda.com- Layanan transportasi publik Biskita di Kota Bogor kembali beroperasi penuh setelah sempat terhenti pada awal 2026 akibat berakhirnya masa kontrak pengadaan jasa operasional.
Pemulihan layanan ini diharapkan dapat memulihkan mobilitas warga secara optimal dan menjangkau seluruh koridor utama di Kota Bogor.
Penghentian sementara layanan tersebut terjadi karena masa kontrak operasional berakhir pada 31 Desember 2025, sehingga armada Biskita tidak melayani penumpang sejak 1 Januari 2026.
Setelah melalui proses administratif dan penyesuaian teknis, operasional Biskita kembali dijalankan secara bertahap. Saat ini, seluruh koridor utama telah aktif kembali dan melayani mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Budiarto, memastikan layanan Biskita sudah berjalan normal dan terus dioptimalkan untuk menunjang aktivitas warga.
“Sudah beroperasi dari kemarin tanggal 12 (Januari) bersamaan anak sekolah masuk setelah libur panjang,” ujar Sujatmiko dikutip dari Kompas.com pada Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menjelaskan, saat ini Biskita melayani empat koridor utama dengan total 49 armada. Keempat koridor tersebut meliputi Koridor 1 Terminal Bubulak–Cidangiang, Koridor 2 Ciawi–Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor–Terminal Ciparigi, serta Koridor 6 Stasiun Bogor–Parung Banteng.
Jam operasional
Seiring kembali normalnya layanan, Biskita beroperasi mulai pagi hingga malam hari untuk mendukung aktivitas harian masyarakat, mulai dari perjalanan kerja, sekolah, hingga keperluan lainnya.
“Untuk jam operasional, Jam 05.00 sampai jam 21.00 WIB,” kata Sujatmiko.
Dengan rentang waktu tersebut, Dishub berharap layanan Biskita dapat menjangkau kebutuhan perjalanan warga sepanjang hari.
Untuk menjaga kenyamanan dan keteraturan layanan, Dinas Perhubungan Kota Bogor memastikan jarak kedatangan antarbus tetap dijaga, khususnya pada jam-jam sibuk.
“Pada saat jam padat, kami sudah mengatur headway rata-rata setiap 10 menit,” kata dia.
Selain itu, tarif Biskita dipastikan tidak berubah. Penumpang umum tetap dikenakan tarif Rp 4.000, sedangkan pelajar mendapatkan tarif khusus Rp 2.000.
Dishub Kota Bogor membuka peluang penerapan skema pengelolaan mandiri pada koridor dengan tingkat keterisian penumpang tinggi, khususnya Koridor 1 dan Koridor 2.
“Untuk koridor dengan load factor yang tinggi seperti Koridor 1 dan Koridor 2, itu bisa kita tawarkan skema pengelolaan mandiri,” kata Sujatmiko.
Skema tersebut dinilai dapat memperkuat keberlanjutan operasional Biskita. Sementara itu, Koridor 3 dan Koridor 4 belum kembali beroperasi secara penuh.
Ketergantungan pada layanan Biskita
Bagi sebagian warga, BisKita bukan sekadar alternatif transportasi, melainkan moda utama yang menunjang mobilitas harian.
Hal itu dirasakan Laras, penumpang BisKita Koridor 2 (Ciawi–Terminal Bubulak), yang rutin menggunakan layanan tersebut untuk berbagai perjalanan.
“Saya pakai BisKita pulang pergi tiap weekend (saya ngekos di Jakarta dan seminggu sekali pulang). Selain itu, saya pakai BisKita ke beberapa tempat yang jauh dari rumah tapi bisa dijangkau sama BisKita,” ungkapnya.
Ia biasanya menggunakan BisKita pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB dan Sabtu siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Selain itu, BisKita menjadi pilihannya saat harus menjangkau lokasi yang relatif jauh dari rumah tetapi masih terhubung dengan koridor layanan.
Menurut Laras, faktor utama ketergantungannya pada BisKita adalah efisiensi biaya dan kenyamanan layanan. Dengan tarif Rp 4.000, perjalanan dari Ciawi ke Stasiun Bogor jauh lebih murah dibandingkan moda lain.
Ia menilai fasilitas BisKita memadai, mulai dari kursi nyaman, pendingin udara, hingga sistem pembayaran nontunai. Dari sisi waktu tempuh, BisKita lebih cepat karena tidak menerapkan sistem ngetem seperti angkutan kota.
“Lebih cepat karena enggak ada ngetem, karena kadang perjalanan jadi lebih lama waktunya gara-gara ngetem di beberapa titik,” ujarnya.
Kondisi tersebut sangat membantu penumpang dengan jadwal ketat, termasuk pelajar, pekerja, dan kelompok prioritas seperti lansia.
Angkot jadi pilihan saat BisKita berhenti beroperasi
Laras mengungkapkan, jika layanan BisKita tidak tersedia, ia harus beralih ke angkutan kota atau ojek daring, namun kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi.
Angkot membutuhkan waktu lebih lama karena harus berganti kendaraan dan berisiko ngetem, sementara ojek daring lebih mahal untuk rute jarak menengah seperti Ciawi–Stasiun Bogor.
“Jika pakai ojol, bisa lebih cepat dibanding BisKita, hanya resikonya ongkos lebih besar. Jika pakai angkot, waktu tempuh lebih lama, saya pernah diam hampir 30 menit di satu titik,” ujarnya.
Ia menilai, ketidakjelasan operasional BisKita berpotensi membuat penumpang setia kehilangan pilihan transportasi terjangkau. Kehadiran BisKita juga berperan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan jumlah angkot berlebihan.
“Padahal, adanya BisKita bisa membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan, terutama angkot yang over di Bogor,” kata Laras.
Selain itu, BisKita menjangkau kawasan minim angkutan umum. Tanpa BisKita, warga harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar.
“Untuk angkot bisa hemat seribu hingga dua ribu, misal dari Ciawi-Stasiun Bogor harus 2 kali naik angkot, totalnya 10.000. Jika pakai BisKita, hanya bayar 4.000. Untuk ojol bisa sampai 38.000,” ujarnya.
Laras berharap layanan BisKita diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah Kota Bogor, karena memberikan efisiensi biaya, waktu, dan rasa aman bagi penumpang.
Pengamat usul skema kontrak multiyears
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai penghentian sementara layanan BisKita akibat kontrak tahunan tidak wajar, karena bertentangan dengan prinsip pelayanan angkutan umum yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 138 dan 139, mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Menurut Deddy, kontrak Buy The Service (BTS) seharusnya dapat dilakukan secara multi years seperti proyek infrastruktur lain, sehingga tidak perlu jeda layanan saat kontrak habis.
“Kita ambil contoh KRL, kontrak PSO-nya juga tahunan tapi layanan tetap berjalan meski kontrak habis,” kata dia.
“Paling tidak, Pemda bersedia memodali dulu subsidi bila nanti ada kontrak BTS baru,” sambungnya.
Ia mengingatkan, jika layanan transportasi publik berhenti, masyarakat dirugikan dan berpotensi meningkatkan kepemilikan kendaraan pribadi, yang dapat memperparah kemacetan.
“Pengaruhnya masyarakat akan membeli kendaraan pribadi, tentunya menambah kemacetan,” ujarnya.
