KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir menegaskan, kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak defisit.
Ade memastikan seluruh dana SiLPA telah memiliki rencana penggunaan yang jelas dan siap dialokasikan untuk program prioritas.
“SiLPA Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kegagalan serapan anggaran, melainkan dipengaruhi sejumlah faktor teknis dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Ade Zakir di Ngamprah, Rabu, 14 Januari 2026.
Ade menjelaskan, salah satu penyebab SiLPA berasal dari dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik yang peruntukannya telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dana tersebut memiliki ketentuan ketat sehingga tidak seluruhnya dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, kebijakan pembayaran tunjangan kinerja aparatur di awal tahun anggaran juga memengaruhi besaran SiLPA untuk mendukung pembiayaan iuran BPJS Kesehatan demi menjamin Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat.
“Kondisi seperti ini juga terjadi di banyak kabupaten dan kota lain di Jawa Barat. Jadi tidak berdiri sendiri,” katanya.
Evaluasi dan Penggunaan SiLPA
Pemerintah daerah menjadikan SiLPA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Penggunaan SiLPA akan disesuaikan dengan arahan Gubernur Jawa Barat.
“Penggunaannya sudah kami siapkan, khususnya untuk infrastruktur seperti jalan dan irigasi, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ade.
Terkait besaran SiLPA, Ade menyebut angka pastinya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Angkanya belum final karena masih dalam proses audit BPK. Yang jelas, kondisi keuangan daerah tetap sehat, tidak defisit, dan SiLPA ini akan kami kelola sesuai ketentuan,” sebutnya.
Rincian SiLPA Bandung Barat
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar Rp 3,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, SiLPA sementara tercatat sekitar Rp 204 miliar, dengan rincian Rp 188 miliar di kas daerah dan Rp 16 miliar di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Sekitar Rp 160 miliar sudah kami siapkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi,” kata Jeje kepada Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.
Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat agar anggaran tidak mengendap dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program menjadi fokus ke depan,” ujarnya.
KDM: Anggaran Bukan untuk Disimpan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disebut Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, SiLPA tidak boleh dibiarkan mengendap di kas daerah.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) memperbaiki perencanaan serta mempercepat realisasi belanja.
“Anggaran itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan demi kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada kebutuhan masyarakat yang tertunda,” tegas Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah, sembari mendorong percepatan administrasi dan pengadaan dengan tetap menjaga akuntabilitas.
“Percepatan boleh, tapi kualitas dan transparansi tetap harus dijaga,” ujarnya.
