KabarSund.com- Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini dipimpin Dedi Mulyani (KDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar dalam APBD 2026 untuk beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga tidak mampu.
Anggaran tersebut disiapkan sebagai bagian dari penyesuaian skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi menegaskan kebijakan BPMU tidak dihapus, melainkan dialihkan mekanisme penyalurannya.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta, itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” katanya, dikutip Jumat, 29 Januari 2026.
Jika sebelumnya dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu.
“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Selain biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menanggung kebutuhan pendukung siswa, seperti seragam dan sepatu.
“Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” ujar Dedi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan anggaran bantuan pendidikan menengah bagi sekolah swasta telah tercantum dalam APBD 2026.
“Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan, beasiswa bagi siswa tidak mampu disepakati sebagai pengganti BPMU.
“Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional,” katanya.
Meski demikian, DPRD Jawa Barat berencana mendorong pengembalian BPMU pada tahun anggaran mendatang.
“Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah Swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan,” ucap Yomanius..
