KabarSunda.com- Kesalahan penyusunan tata ruang sebuah daerah dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, penyusunan tata ruang harus dilakukan dengan tepat, yakni mengutamakan kelestarian alam.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Kuliah Umum (Stadium General) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor dengan tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045,” Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Dedi, mengenyampingkan kelestarian alam dalam tata ruang hanya akan menimbulkan bencana.
Kondisi itu pada akhirnya mengharuskan pemerintah menyiapkan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana alam. Tak hanya biaya yang besar, pemulihan alam juga membutuhkan waktu lama.
Melihat hal itu, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, meminta para praja IPDN mengedepankan kelestarian alam saat menjadi pemimpin masa depan.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” kata Kang Dedi Mulyadi.
Ia menilai, pengelolaan daerah saat ini mengalami distorsi. Seharusnya, daerah dikelola berbasis energi lingkungan
“Sehingga yang terjadi, orang yang menghuni sebuah daerah yang tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” ucapnya.
Ia pun menyayangkan kondisi alam yang telah berubah di beberapa daerah, seperti Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Dahulu, hamparan pohon terbentang luas di daerah-daerah tersebut. Kini, tak tampak lagi kondisi yang dulu.
