Utang Proyek Whoosh Rp 116 Triliun, Dirut PT KAI Nyatakan Sudah Beres

KabarSunda.com- Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan, masalah pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah menemui solusi.

Menurut dia, tata laksana pembayaran utang proyek Whoosh sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin,  9 Februari 2026.

Bobby menyampaikan, saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut.

“Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi sorotan publik, mengingat beban utang nilai proyek membengkak menjadi Rp 116 triliun.

Terkait masalah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, termasuk detail yang terkait dengan angka.

Termasuk skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam, 29 Oktober 2025.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaska, upaya restrukturisasi keuangan proyek Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.

AHY mengatakan, pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

Menurut AHY, restrukturisasi keuangan Whoosh diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek serta mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.

AHY menegaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.