KabarSunda.com- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten penyempurnaan RKPD Tahun 2027 digelar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fokus prioritas pembangunan tahun mendatang.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat hadir di Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Tampomas Setda, Selasa (7/4/2026).
Musrenbang RKPD Tahun 2027 harus difokuskan pada peningkatan kualitas pertumbuhan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, capaian indikator makro Kabupaten Sumedang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menempatkan Sumedang pada peringkat ketiga di Jawa Barat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yaitu 75,50 poin, perubahan dari tahun 2024 ke 2025 naik menjadi 0,93 poin.
“Posisi IPM ini, yang menunjukkan maju dan sejahteranya sebuah daerah dari indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan daya beli, maka Kabupaten Sumedang berada pada posisi ranking tiga di Jawa Barat dibandingkan kabupaten lainnya,” ujarnya.
Angka kemiskinan Kabupaten Sumedang juga mengalami penurunan menjadi 8,81 persen atau turun 0,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus diarahkan pada pengurangan kemiskinan multidimensi.
“Kami masih harus terus melakukan insight dan arah perbaikan, yakni fokus pada miskin multidimensi dengan konvergensi program graduasi seperti bansos, pendampingan dan akses kerja,” kata Bupati.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 6,08 persen. Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Penurunan 6 persen ini cukup bagus karena berada di bawah angka nasional dan provinsi. Arah perbaikannya pada kualitas kerja, partisipasi angkatan kerja, dan pemberdayaan pengangguran terdidik usia muda,” ucapnya.
Bupati menjelaskan bahwa indikator pemerataan ekonomi juga menunjukkan tren positif dengan rasio gini sebesar 0,377. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,48 persen, sementara PDRB per kapita meningkat menjadi Rp42,65 juta atau naik Rp2,95 juta.
“Arah perbaikan rasio gini adalah kebijakan harus berfokus pada pemerataan kesempatan ekonomi dan distribusi antar desil khususnya bottom 40. Sedangkan arah perbaikan pertumbuhan ekonomi, fondasi struktural perlu diperkuat seperti produktivitas sektor unggulan, hilirisasi, dan mitigasi risiko iklim pertanian. Kemudian arah perbaikan PDRB adalah fokus pada produktivitas sektor unggulan dan inklusivitas pertumbuhan,” terangnya.
