KabarSunda.com- Penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Sumedang yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Berdasarkan data tiga tahun terakhir, angka kematian ibu mengalami penurunan dari 22 kasus, menjadi 21 kasus, dan turun signifikan menjadi 14 kasus pada tahun 2025.
Sementara itu, angka kematian balita sempat meningkat dari 196 kasus menjadi 202 kasus, sebelum akhirnya menurun menjadi 173 kasus.
“Capaian ini bukanlah hasil akhir. Justru harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras dan lebih terarah, karena setiap kematian ibu dan bayi adalah persoalan serius yang harus dicegah,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat memberikan arahan pada kegiatan Penggerakan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sumedang di Gedung Negara, Kamis (30/4/2026).
Bupati Dony menegaskan, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolok ukur kemajuan daerah.
“Saat ini IPM Kabupaten Sumedang berada di angka 75,5 poin. Ini patut disyukuri karena menempatkan Sumedang pada peringkat ketiga di antara kabupaten di Jawa Barat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, IPM terdiri dari tiga komponen utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli ekonomi.
Pada sektor kesehatan, indikator yang menjadi perhatian di antaranya angka harapan hidup, angka kematian ibu, dan angka kematian balita.
“Data kematian ibu dan balita harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Prinsipnya adalah good data, good decision, and good result. Evaluasi data tahun 2025 harus menjadi dasar komitmen bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan balita pada tahun ini,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa forum tersebut tidak hanya sebatas diskusi, tetapi harus mampu menghasilkan komitmen bersama yang ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur di lapangan.
“Keberhasilan penurunan angka kematian ibu dan bayi sangat ditentukan oleh keseriusan, konsistensi, serta kolaborasi seluruh pihak,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mendorong dan mengawal berbagai upaya tersebut. Namun, hasil yang dicapai sangat bergantung pada kerja nyata seluruh pemangku kepentingan.
“Setiap ibu dan bayi berhak mendapatkan keselamatan serta pelayanan terbaik. Mari pastikan tidak ada lagi yang kehilangan kesempatan hidup hanya karena sistem yang belum optimal. Jangan biarkan satu nyawa pun hilang akibat keterlambatan yang sebenarnya bisa kita cegah,” katanya.
