KabarSunda.com– Kebudayaan tidak lagi sekadar diposisikan sebagai instrumen pelestarian warisan masa lalu. Pemerintah kini menempatkan budaya sebagai pilar penting penggerak ekonomi daerah melalui pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai entitas mandiri.
Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia (KGI), Upi Asmaradhana, menilai perubahan nomenklatur pemerintahan tersebut menjadi sinyal kuat bergesernya paradigma pembangunan ekonomi nasional berbasis budaya.
Hal itu disampaikan Upi saat membuka Forum Ekonomi Regional Jawa Barat (FERJB) 2026 di Aula Tampomas, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 23 Juni 2026.
“Kita berdiri di ambang sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Restrukturisasi kementerian yang menempatkan kebudayaan sebagai entitas mandiri melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan satu hal, budaya bukan lagi sekadar urusan pelestarian masa lalu, melainkan jangkar utama transformasi ekonomi masa depan,” ujar Upi dalam sambutannya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menangkap momentum tersebut dengan mengubah identitas budaya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.
Jawa Barat Jadi Motor Ekonomi Kreatif Nasional
Upi menjelaskan, Jawa Barat saat ini menjadi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif berbasis budaya di Indonesia.
Hingga akhir 2025, kontribusi ekonomi kreatif Jawa Barat mencapai Rp310 triliun atau 20,73 persen dari total produk domestik bruto sektor kreatif nasional.
Besarnya kontribusi tersebut didukung oleh ekosistem tenaga kerja kreatif yang kuat.
Jawa Barat tercatat memiliki sekitar 6,24 juta pekerja kreatif yang tersebar di berbagai sektor industri.
“Jawa Barat merupakan lokomotif utama ekonomi kreatif berbasis budaya di tingkat nasional, menjadi tulang punggung industri digital dan kriya,” ungkap Upi.
Menurutnya, modal sumber daya manusia tersebut menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya di masa depan.
Tantangan Sumedang Tingkatkan PAD dari Sektor Budaya
Meski memiliki potensi besar, tantangan utama masih berada pada tingkat implementasi di daerah.
Kabupaten Sumedang, misalnya, masih mengandalkan instrumen konvensional sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Per Januari 2026, realisasi PAD Sumedang tercatat sebesar Rp525,42 miliar. Angka tersebut setara 76,03 persen dari target Rp691,07 miliar pada 2025.
Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak daerah sebesar Rp267,94 miliar dan retribusi daerah Rp237,35 miliar.
Karena itu, FERJB 2026 mendorong penguatan ekonomi budaya agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Konsep “Sumedang Puseur Budaya Sunda” dinilai perlu diterjemahkan menjadi model ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap penerimaan daerah.
Infrastruktur Budaya Mulai Dibangun
Sejumlah infrastruktur budaya mulai disiapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Sumedang. Salah satunya adalah Creative Center Sumedang yang berada di kawasan Sumedang Selatan.
Fasilitas tersebut dirancang untuk mewadahi 16 subsektor ekonomi kreatif. Bidang yang difasilitasi meliputi seni tari, seni rupa, kriya, hingga pengembangan produk kreatif lainnya.
Selain itu, terdapat proyek Geo-theater di Rancakalong yang diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi berbasis seni pertunjukan dan permainan tradisional.
Konsep tersebut menempatkan masyarakat adat, seniman, dan budayawan sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi budaya.
Model ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di pedesaan.
KGI Siapkan Direktori Bisnis Halal
Dalam forum tersebut, Upi juga memperkenalkan inisiatif digital yang tengah disiapkan KGI melalui KabarBursa.com.
Platform tersebut bernama Direktori Bisnis Halal dan dijadwalkan diluncurkan pada Juli 2026.
Direktori digital itu akan menjadi wadah promosi bagi produk kriya, kuliner, dan jasa kreatif lokal yang telah memiliki sertifikasi halal.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap karya tangan perajin Sumedang dan setiap racikan kuliner tradisional kita memiliki visibilitas maksimal di layar ponsel konsumen di seluruh Indonesia,” tegas Upi.
Upi yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menegaskan pengembangan ekonomi budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media harus bergerak bersama dalam satu ekosistem.
Aset budaya seperti Mahkota Binokasih dan Museum Prabu Geusan Ulun juga perlu diposisikan sebagai aset ekonomi digital.
Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis teknologi, warisan budaya dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat daerah.
Transformasi budaya menjadi kekuatan ekonomi, kata Upi, bukan lagi sekadar wacana, melainkan peluang nyata yang harus segera diwujudkan.
