KabarSunda.com- Rumah Aspirasi Warga Kota Bandung menyampaikan keprihatinan mendalam atas memanasnya konflik antar institusi penegak hukum di Indonesia. Kondisi ini terjadi di tengah terbongkarnya sederet kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan dua peristiwa besar. Di satu sisi, Kejaksaan melakukan penahanan terhadap Wamen BGN, Sonny Sonjaya, seorang Purnawirawan Polri, terkait dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, Polri melakukan penangkapan terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus Asabri, Batubara, dan PLN.
“Ini bukan lagi penegakan hukum biasa. Ini sudah masuk ke ranah perang institusi. Polisi menangkap Jaksa. Jaksa menahan mantan Polisi. Sementara di tengahnya, rakyat hanya bisa menonton dengan kecewa dan marah,” tegas Juru Bicara RAGA (Kang Ogi) kepada KabarSunda,Sabtu (11/7/2026).
RAGA menilai, situasi ini sangat berbahaya. Alih-alih bersinergi memberantas korupsi, dua institusi utama penegak hukum justru terlihat sibuk saling serang dan saling tangkap.
Padahal kasus-kasus yang sedang ditangani adalah kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada dana makan anak-anak MBG. Ada dana pensiun prajurit di Asabri. Ada uang negara dari sektor Batubara dan PLN.
Yang lebih menyakitkan adalah, di saat elit penegak hukum ribut di atas, rakyat di bawah justru terus “diuber-uber” pajak, pungutan, dan kenaikan harga. “2 institusi penegak hukum saling tangkap, sedangkan rakyatnya di uber-uber pajak,” ujar RAGA. Kalimat ini menjadi cerminan kekecewaan publik yang selama ini dipendam.
RAGA mengingatkan bahwa kepercayaan publik kepada hukum adalah modal utama negara. Jika institusi hukum sudah tidak solid dan publik melihatnya sebagai arena balas dendam, maka wibawa hukum akan runtuh. Koruptor akan semakin berani karena melihat penegak hukumnya sibuk bertikai.
Untuk Itu, RAGA Menuntut:
Pertama, Presiden RI segera turun tangan dan memanggil pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung. Hentikan ego sektoral. Duduk bersama, dan buat grand strategy pemberantasan korupsi yang terukur dan tanpa tebang pilih.
Kedua, DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Bentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penanganan kasus-kasus besar seperti MBG, Asabri, Batubara, dan PLN. Pastikan tidak ada intervensi politik.
Ketiga, kepada Polri dan Kejaksaan, kami minta untuk mengedepankan profesionalisme dan supremasi hukum. Jangan jadikan hukum sebagai alat balas dendam institusi. Rakyat butuh kepastian, bukan tontonan.
Keempat, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk HATI-HATI DAN JANGAN MAU DIADU DOMBA. Jangan sampai konflik elit ini memecah persatuan kita. Fokus kita sama: Indonesia bersih dari korupsi.
RAGA menegaskan, kami tidak sedang membela institusi manapun. Yang kami bela adalah rakyat dan hukum. Jika ada pejabat, jenderal, atau jaksa yang korupsi, maka tangkap dan adili. Tapi lakukan dengan prosedur yang benar, transparan, dan tidak mencederai rasa keadilan.
“Korupsi sudah merajalela dari hulu ke hilir. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk melihat penegak hukum bertengkar. Saatnya bersatu, fokus, dan menyelamatkan uang rakyat,” tutup RAGA.
