KabarSunda.com- Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mensyaratkan vasektomi bagi warga yang akan menerima bantuan sosial (Bansos), mendapatkan banyak kritikan.
Kritik antara lain datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengingatkan Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri.
Dia menegaskan pemerintah tidak pernah mensyaratkan dengan hal-hal tertentu agar bisa mendapatkan bansos.
“Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Mei 2025.
Pada kesempatan itu Cak Imin juga mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat.
“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegasnya.
Diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.
Kader Partai Gerindra ini tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau Pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata dia seperti dilansir Kompas TV.
MUI Kecam Usulan Dedi Mulyadi
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengecam kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memiliki wacana penerima bantuan sosial (bansos) harus menjalani vasektomi sebagai syarat utama.
Menurutnya wacana kebijakan vasektomi jadi syarat bagi penerima bansos tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama.
“Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus,” tulis Kiai Cholil dikutip Warta Kota dari akun X, Jumat, 2 Mei 2025.
Kiai Cholil menilai, harusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya demi mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
“Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial,” katanya
Dia pun menyarankan kepada umat Muslim agar sebaiknya tidak mengambil jatah bansos apabila syarat yang diwajibkan harus vasektomi
“Sayasarankan kepada yang muslim kalau syarat ambil bansos adalah vasektomi maka tak usah daftar bansos. Insya Allah saudara-saudara ada jalan lain rezekinya,” ungkapnya
Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi pun mengiming-imingi akan memberi intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan vasektomi.
Namun iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.
Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.
