KabarSunda.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Dalam proses tersebut, nama Irvian Bobby Mahendro (IBM) muncul sebagai figur penting yang disebut-sebut sebagai ‘sultan’ di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Irvian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama Noel.
Julukan ‘Sultan’ dan Gaya Hidup Royal
Julukan ‘sultan’ diberikan langsung oleh Noel kepada Irvian. KPK mengungkapkan, sebutan ini bukan tanpa alasan.
Irvian dikenal memiliki gaya hidup royal, kerap mengucurkan dana besar untuk memenuhi permintaan Noel, mulai dari renovasi rumah hingga pemberian motor gede Ducati.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa julukan itu muncul karena Irvian dianggap sebagai orang dengan kekayaan melimpah di lingkup Ditjen Binwasnaker & K3.
Modus Pemerasan Sertifikasi K3 Sejak 2019
KPK menemukan bahwa praktik pemerasan tidak hanya berlangsung di era Noel menjabat Wamenaker.
Penelusuran menunjukkan bahwa modus serupa sudah berjalan sejak 2019. Biaya pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya hanya Rp 275 ribu diduga digelembungkan hingga mencapai Rp 6 juta.
Selisih dari pungutan itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak, dengan porsi terbesar jatuh ke tangan Irvian.
Aliran Dana Mencapai Puluhan Miliar
KPK menyebut total dana yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah itu, Irvian disebut mendapat jatah Rp 69 miliar.
Dana tersebut diduga disalurkan melalui berbagai perantara. KPK kini sedang menelusuri lebih jauh aliran dana haram itu dengan metode follow the money.
Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya akan meneliti setiap aset maupun transaksi yang berpotensi terkait dengan tindak pidana korupsi.
Dampak Kasus bagi Kementerian Ketenagakerjaan
Kasus ini menimbulkan sorotan publik terhadap sistem pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan.
Sertifikasi K3 seharusnya menjadi program penting untuk menjamin keselamatan pekerja, namun justru dijadikan ladang praktik ilegal yang merugikan negara.
Banyak kalangan menilai, jika praktik semacam ini dibiarkan sejak lama, wajar bila akumulasi dana mencapai angka fantastis.
Respons Publik dan Dorongan Reformasi
Pengungkapan kasus ini menambah daftar panjang pejabat yang terjerat korupsi di sektor ketenagakerjaan. Aktivis buruh menilai, kasus ini harus dijadikan momentum untuk mereformasi sistem perizinan dan sertifikasi agar lebih transparan.
Mereka mendorong pemerintah memperkuat pengawasan digital, sehingga pungutan liar dapat diminimalisir.
Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
Meski Irvian dan Noel menjadi dua figur utama dalam kasus ini, penyelidikan KPK tidak berhenti pada keduanya. Ada dugaan keterlibatan pejabat lain maupun pihak swasta yang turut menikmati aliran dana.
KPK menyatakan akan terus memanggil saksi-saksi dan menelusuri struktur jaringan pemerasan sertifikasi K3 hingga ke akar-akarnya.
Potensi Penyitaan Aset
Selain proses hukum, KPK juga berencana melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga hasil dari praktik korupsi. Aset berupa kendaraan mewah, properti, hingga rekening perbankan kini menjadi target penyelidikan. Jika terbukti berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut akan disita untuk negara.
Harapan Penuntasan Kasus
Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menyelesaikan kasus ini. Dengan nilai kerugian negara yang besar dan melibatkan pejabat tinggi, penyelesaian kasus Noel dan Irvian diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga sekaligus efek jera bagi pejabat lain.
Transparansi, integritas, dan reformasi birokrasi dinilai sebagai kunci utama agar praktik serupa tidak kembali terulang di masa depan.
