KabarSunda.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah dan keluarga untuk tidak memamerkan kemewahan atau flexing di tengah situasi yang sedang sensitif.
Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
“Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga,” ucap Tito dalam paparannya.
“Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif,” imbuh dia.
Tito juga meminta para pejabat daerah untuk menggelar acara-acara pribadi secara sederhana.
Ia mengingatkan, jangan sampai acara yang digelar pejabat justru menjadi alat provokasi jika dinilai publik terlalu mewah.
“Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” kata Tito.
“Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian, gampang sekali masyarakat terprovokasi,” ujar dia.
Tito juga menyorot soal penggunaan media sosial yang kerap dijadikan alat menyampaikan provokasi.
“Ini saat ini, kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi, hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” kata Tito.
Kemudian, Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tetap berada di daerahnya meski situasi di daerahnya sedang bergejolak.
“Mohon untuk semua kepala daerah, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkompimda,” kata mantan Kapolri tersebut.
Sebagaimana diketahui, sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah.
Aksi di awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta sikap anggota Dewan merespons protes rakyat.
Namun, di beberapa daerah, aksi itu banyak yang berujung ricuh sehingga mengakibatkan korban dan perusakan fasilitas umum.
