KabarSunda.com- Bandara Kertajati kembali jadi polemik karena terus menerus sepi. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjuluki bandara ini sebagai “in the middle of nowhere”.
Lantaran sepi aktivitas, kerugian pengelola bandara ini, perusahaan BUMD PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), mencapai Rp 60 miliar per tahun.
Padahal nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangunan Bandara Kertajati bukan main-main, mencapai Rp 2,6 triliun dari APBN. Anggaran ini belum termasuk biaya pembebasan lahan yang berasal dari APBD Jawa Barat.
Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang juga disiarkan secara live di YouTube Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.
“Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Sepi? Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) namanya,” ucap AHY dikutip pada Minggu, 26 Oktober 2025.
Sebagai informasi, “in the middle of nowhere” adalah idiom untuk menyebut sesuatu lokasi yang jauh dari mana-mana. Idiom ini juga merujuk pada kawasan yang lokasinya terpencil dan jumlah penduduknya sangat sedikit karena jauh dari pusat aktivitas.
Menurut AHY, ada kesalahan perencanaan dalam mega proyek yang didanai APBN dan APBD Jawa Barat tersebut, salah satu yang krusial yakni bandara yang terlanjur dibangun namun minim akses transportasi.
“Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung,” kata AHY.
“Kalau gitu mending di Jakarta sekalian, lalu ditinggalkan, sepi. Padahal, besar, bagus, infrastrukturnya lengkap. Tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” tegasnya.
Mengapa Bandara Kertajati tetap dibangun?
Salah satu sorotan utama yang kerap muncul dalam polemik pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka ialah persoalan jaraknya dari Kota Bandung yang dinilai terlalu jauh.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya seperti Kota Cirebon, belum mampu menopang okupansi bandara sebesar Kertajati. Kota Bandung pun diharapkan jadi pusat kantong calon penumpang pesawat udara yang melalui Kertajati.
Selain itu, dengan adanya Tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan), waktu tempuh menuju Kertajati kini jauh lebih singkat, yakni sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan dari pusat Kota Bandung dengan jarak kurang lebih 98 kilometer.
Sebagai perbandingan, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulonprogo, yang juga berada jauh di wilayah pinggiran kota, berjarak sekitar 44 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Kota Medan.
Namun meski awalnya menuai banyak kritik, pemerintah di era Presiden Jokowi tetap melanjutkan pembangunan Bandara Kertajati.
Hal ini karena proyek ini menjadi bagian penting dari rencana besar pengembangan kawasan “Rebana Metropolitan”, sebuah kawasan ekonomi terpadu yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Jawa Barat.
Kawasan Rebana mencakup tujuh daerah, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang.
Wilayah ini dirancang untuk menjadi pusat industri, logistik, dan ekonomi baru yang saling terhubung dengan infrastruktur modern.
Dirangkum dari pemberitaan Kompas.com pada 30 Maret 2021, Bandara Kertajati disebut sebagai salah satu kawasan utama dalam proyek Rebana Metropolitan.
Dari 13 kota industri baru yang akan dikembangkan di kawasan tersebut, Kertajati ditetapkan sebagai kota baru dengan konsep aerocity, sebuah kawasan perkotaan yang tumbuh di sekitar bandara dan mendukung aktivitas ekonomi berbasis transportasi udara.
Perencanaan Rebana era Ridwan Kamil
Rebana Metropolitan dirancang sebagai kawasan industri terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
Dengan konsep tersebut, kawasan ini diharapkan mampu menarik investasi besar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi di Jawa Barat.
Menurut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, proyek Rebana Metropolitan bahkan diproyeksikan mampu menyumbang sekitar 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, juga menuturkan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan ini.
Salah satunya melalui rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon–Patimban–Kertajati, atau yang lebih dikenal dengan Kawasan Rebana Metropolitan.
“Tadi Pak Presiden (Jokowi) setuju, akan di follow-up melalui Perpres Percepatan Pembangunan untuk menjadi dasar hukum pemerintah pusat melakukan intervensi infrastruktur di kawasan Rebana itu,” tutur Ridwan Kamil kala itu.
Status bandara terbesar kedua
Untuk diketahui saja, luas bandara Kertajati mencapai 1.800 hektare yang terdiri dari 2 runways, area terminal penumpang seluas 121.000 meter persegi.
Bandara ini juga dilengkapi dengan area terminal kargo seluas 90.000 meter. Ini menjadikan Bandara Kertajati sebagai bandar udara terbesar kedua di Indonesia setelah Soetta.
Namun dengan luasan sangat besar itu, nyatanya infrastruktur megah ini minim penerbangan. Alhasil, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau BIJB sebagai pengelola, harus menanggung kerugian sangat besar.
Kerugian yang diderita pengelola bandara mencapai Rp 60 miliar per tahun. BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat pada 24 November 2013.
Mengutip laman resmi BIJB, saham mayoritas perusahaan ini dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan porsi sebesar 83,88 persen. Pemegang saham terbesar kedua adalah PT Angkasa Pura II dengan persentase 13,78 persen.
Pemegang saham lainnya di BIJB adalah Kopkar Praja 1,65 persen, dan Jasa Sarana sebesar 0,69 persen. Dua entitas terakhir, pemegang sahamnya juga masih terafiliasi dengan Pemprov Jabar.
