KabarSunda.com- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang disiplin dan profesional.
Melalui aturan terbaru, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diingatkan bahwa pelanggaran sekecil apa pun—termasuk bolos tanpa keterangan—bisa berakhir pada pemecatan tidak hormat.
Peringatan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, setelah meningkatnya jumlah kasus ASN yang diberhentikan karena kebiasaan mangkir kerja.
Fakta mengejutkan, sebagian besar ASN mengaku tidak sadar bahwa absensi yang mereka langgar sudah masuk kategori pelanggaran berat.
Dengan pengawasan Badan Pertimbangan ASN (BP ASN) yang bersidang hingga dua kali sebulan, pemerintah kini bergerak lebih tegas. ASN diminta tidak lagi menganggap remeh kehadiran, karena satu kesalahan kecil bisa mengakhiri karier yang dibangun bertahun-tahun.
Disiplin merupakan fondasi utama pelayanan publik. Itulah alasan pemerintah mengetatkan aturan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ketidakhadiran tanpa alasan resmi selama 10 hari kerja berturut-turut atau 28 hari akumulatif dalam satu tahun dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat.
Namun kini, evaluasi dilakukan lebih cepat dan ketat. Melalui BP ASN, setiap pelanggaran kehadiran langsung diproses tanpa menunggu waktu lama.
Zudan Arif menyebut, setiap bulan terdapat puluhan ASN yang disidang karena meninggalkan tugas tanpa izin.
Bahkan, beberapa kasus sudah diberhentikan tanpa diberikan kesempatan pembelaan panjang, karena bukti absen elektronik dan laporan atasan sudah cukup kuat.
BP ASN sendiri terdiri dari pejabat tinggi negara seperti Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan Ketua Korpri. Dengan keanggotaan strategis tersebut, setiap putusan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Artinya, ASN tidak bisa menganggap sidang disiplin hanya sebagai formalitas.
Mengapa Pemerintah Menjadi Lebih Tegas?
Ada tiga alasan utama:
-
Meningkatkan Etos Kerja ASN.
Publik berharap pelayanan pemerintah semakin cepat, responsif, dan profesional. ASN yang sering absen dianggap menghambat pelayanan.
-
Mencegah Pemborosan Anggaran.
ASN digaji dari uang pajak masyarakat. Jika tidak hadir bekerja, negara tetap mengeluarkan anggaran tanpa manfaat untuk rakyat.
-
Menjadi Efek Jera.
Pemerintah ingin menciptakan sistem yang memberi contoh. ASN yang melanggar disiplin tidak bisa lagi berlindung di balik jabatan atau koneksi.
Jenis Pelanggaran yang Bisa Berujung Pemecatan:
- Tidak hadir kerja selama 28 hari non-berturut dalam setahun.
- Mangkir 10 hari berturut-turut tanpa surat izin.
- Memalsukan absen atau titip absen ke rekan kerja.
- Meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin atasan.
- Menolak perintah kerja yang sesuai aturan.
Tak hanya itu, bagi ASN yang masih bekerja tapi sering terlambat atau pulang lebih awal, kini mulai diberi peringatan tertulis. Jika pelanggaran berulang, sanksinya bisa meningkat menjadi penundaan kenaikan gaji, pangkat, hingga pemecatan.
Apakah PPPK Juga Terkena Dampak?
Jawabannya iya. PPPK memiliki kewajiban disiplin yang sama dengan PNS.
Zudan Arif menegaskan banyak PPPK yang diberhentikan karena menganggap kontrak kerja membuat mereka lebih bebas.
Padahal, kontrak PPPK bisa langsung diputus jika ditemukan pelanggaran berat seperti tidak hadir tanpa keterangan.
Pemerintah Siapkan Sistem Pengawasan Digital
Agar pengawasan absensi lebih akurat, pemerintah menerapkan sistem monitoring digital seperti aplikasi presensi online, geolokasi, hingga integrasi dengan data kehadiran Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Bahkan ada beberapa instansi yang memakai face recognition untuk memastikan kehadiran ASN tidak bisa diakali.
Apa yang Harus Dilakukan ASN agar Aman?
- Datang tepat waktu dan pulang sesuai aturan.
- Jika berhalangan hadir, segera lapor melalui mekanisme resmi.
- Hindari titip absen atau manipulasi sistem presensi.
- Simpan bukti izin sakit atau kegiatan kedinasan lain.
- Jaga profesionalitas karena rekam jejak kini tercatat digital.
Peringatan tegas pemerintah bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan ASN bekerja sesuai sumpah jabatan. Dengan aturan yang semakin ketat, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggaran disiplin kerja.
Sebaliknya, bagi ASN yang taat, ini adalah peluang membangun karier dan kepercayaan publik. Kini, tidak cukup hanya lulus seleksi dan memakai seragam ASN. Disiplin, tanggung jawab, dan etika menjadi syarat utama bertahan dan sukses dalam birokrasi modern.
