KabarSunda.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritik pengelolaan anggaran program pencegahan stunting. Pasalnya, pengelolaan anggaran untuk program tersebut dinilainya tidak efisien.
Padahal, penanganan stunting di setiap daerahnya alokasi anggaran lumayan besar. Misalnya, program penanganan stunting di wilayah Jawa Barat (Jabar).
Sesuai data di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jabar, anggaran di RUP pada website halaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) 2024 mencapai ratusan juta. Bahkan ada yang mencapai miliaran rupiah.
Dalam DPA tahun 2024 di BKKN Jabar, terdapat anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk kampanye program percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota. Ada juga paket program promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting di wilayah khusus sebesar Rp 4 miliar lebih.
Tak hanya dua alokasi anggaran tersebut. Masih di DPA yang sama juga terdapat alokasi anggaran untuk program peningkatan kapasitas pelaksana prorgam percepatan penurunan stunting bagi kader BKB sebesar Rp 875 juta lebih.
Alokasi anggaran lainnya untuk kegiatan pemberdayaan percepatan penurunan stunting di Kampung KB KLDI sebesar Rp 127 juta lebih.
Hanya saja, Mendagri menilai, penanganan stunting ini tidak sepadan dengan besarnya alokasi anggaran.
Sebab, sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan administratif, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
Tito mencontohkan, adanya program stunting yang memiliki total anggaran Rp 10 miliar.
Namun, hanya Rp 2 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun yang terindikasi stunting.
“Anggaran Rp 10 miliar, rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain Rp 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah dua tahun itu Rp 2 miliar. Rp 2 miliarnya lagi evaluasi,” kata Tito dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Jadi yang masuk ke perut itu hanya Rp 2 miliar. Sisanya untuk studi banding.
Dalam kesempatan itu, Tito pun meminta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk lebih mengawasi belanja pemerintah yang dianggap tidak efisien.
Menurut Tito, salah satu pos anggaran di pemerintah daerah yang sering membengkak adalah perjalanan dinas.
Kondisi ini pula menjadi salah satu alasan pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga.
“Anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga sudah dikurangi separuhnya dan sudah dikunci. Kemarin sore jam 17.00 saya diskusi dengan Menkeu, itu untuk perjalanan dinas K/L dikurangi separuh,” ujar Tito.
Selain itu, Tito juga mengkritik sejumlah program pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan dampak nyata kepada masyarakat, seperti kegiatan yang dinamakan “rapat dalam rangka penguatan.”
“Kapan kuat-kuatnya ini? Rekan-rekan kepala daerah jangan mau dibohongi sama Sekda atau BPKAD. Ini permainannya di Bappeda sama BKAD, jujur-jujur ya. Tolong mindset-nya diubah, kasihan rakyat,” tegas Tito.
