KabarSunda.com- Majelis Musyawarah Sunda (MMS) merumuskan empat agenda pembangunan strategis untuk Jawa Barat. Rekomendasi tersebut akan diserahkan pada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Ketua Badan Pekerja MMS, Andri P Kantaprawira, menegaskan bahwa agenda pertama menyoroti ketimpangan kebijakan fiskal nasional.
Menurut MMS, pola sentralisasi fiskal dinilai belum memberikan porsi adil bagi Jawa Barat dan Banten, dua wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar setelah Jakarta.
Agenda kedua menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kebudayaan bukan sekadar ornamen, tetapi identitas dan arah pembangunan,” ujar Andri, Senin, 17 November 2025.
Dalam agenda berikutnya, MMS menekankan pentingnya melihat Sunda Raya, yang mencakup Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta, sebagai satu ekoregion yang utuh.
“Berikutnya, kami, MMS memandang Sunda Raya, mencakup Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta, memiliki potensi besar sebagai satu ekoregion dan kawasan ekonomi terpadu, sehingga menolak konsep aglomerasi yang mengabaikan masyarakat lokal, mengancam ruang hidup, dan merusak lingkungan apabila dilakukan tanpa konsultasi publik, ” kata Andri.
Agenda keempat terkait kepemimpinan. MMS menilai tata kelola kepemimpinan Sunda perlu diperkuat, termasuk melalui pembentukan Sunda Leadership Institute (SLI) yang membina generasi usia 18 hingga 40 tahun ke atas.
Sunda, menurutnya, kekuatan moral dan kultural yang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa.
“Sudah waktunya Sunda kembali meneguhkan jati dirinya sebagai pilar penting kebudayaan dan peradaban Nusantara demi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat,” tutur dia.
Dalam musyawarah tersebut hadir berbagai tokoh Sunda seperti Burhanuddin Abdullah, Nu’man Abdul Hakim, Ganjar Kurnia, Etty RS, Indra Perwira, Deni K Irawan, Ernawan S Koesoemaatmadja, serta puluhan anggota Panata Nikir dan Panata Gawe MMS.
Reformasi Fiskal
MMS menyampaikan sejumlah rekomendasi lanjutan, di antaranya penegasan nomenklatur Dinas Kebudayaan agar berdiri sebagai lembaga tersendiri, tidak digabung dengan pariwisata.
“Reformasi fiskal nasional untuk menjamin perimbangan keuangan yang adil bagi Jawa Barat, Banten, dan DKJ. Juga, pembukaan kembali pemekaran daerah secara selektif bagi provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi syarat khususnya di wilayah yang daya dukung fiskal memadai,” lanjut Andri.
Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menyatakan bahwa sebagai kaukus pemikiran, MMS siap memberikan dukungan konseptual bagi kebijakan Kang Dedi Mulyadi.
“Dengan bentuk kami lebih cair karena tidak berbadan hukum, MMS menghimpun pemikiran banyak pakar cendekia yang antara lain akan memberi rekomendasi kepada Pemprov Jabar. Secepatnya dalam 1 tahun dan jangka panjang 4 tahun ke depan,” ujarnya.
MMS sebagai Penjaga Nilai Sunda
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menyampaikan, MMS bukan sekadar forum berkumpulnya tokoh intelektual dan pinisepuh, tetapi merupakan wadah permusyawaratan yang menjaga nyala nilai, tradisi, serta jati diri Sunda.
Ia berharap musyawarah mampu menjadi ruang untuk menemukan titik temu antara budaya, kearifan lokal, dan arah pembangunan Jabar.
Menurut Rahmat, MMS telah berperan menjaga identitas serta moral masyarakat Sunda.
Di tengah derasnya arus globalisasi, komersialisasi budaya, dan perubahan nilai, keberadaan MMS dinilai semakin penting agar budaya Sunda tetap hidup dan bermakna bagi generasi masa depan.
