KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut provinsi yang dipimpinnya saat ini rentan terhadap bencana alam akibat penyusutan dan perubahan tata ruang hijau yang tak terkendali.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadikan Jawa Barat seperti “market” bencana sehingga perlu adanya evaluasi tata ruang yang harus segera dilakukan.
“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kami perbaiki,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 November 2025.
Berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup, sekitar 1,4 juta hektar ruang terbuka hijau di Jawa Barat hilang dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Dedi, lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung dan resapan air kini berubah menjadi kawasan permukiman, pabrik, hingga bangunan yang berdiri di sempadan sungai.
Dedi mencontohkan persoalan sedimentasi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Pengerukan lumpur semakin sulit dilakukan karena minimnya lahan pembuangan akibat masifnya alih fungsi lahan.
“Sedimentasinya terus bertambah, tetapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah aliran sungai.
Ada banyak bangunan yang berdiri di area yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mempersempit ruang air dan menambah tekanan saat puncak musim hujan.
Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, Pemprov Jawa Barat menyiapkan langkah penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan yang melanggar tata ruang.
Dedi mengatakan, ruang sungai perlu dipulihkan agar dapat menampung debit air pada puncak musim hujan Desember 2025 hingga Januari 2026.
Tanah-tanah yang disalahgunakan juga akan ditarik kembali sebagai aset negara dan dipulihkan sesuai fungsi ekologisnya.
“Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu,” tutur Dedi.
