KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Bandara Kertajati dikembangkan menjadi kawasan industri pertahanan nasional.
Menurut Dedi, Kertajati memiliki posisi strategis dan kelayakan yang memadai untuk menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan nasional, termasuk Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan sejumlah industri strategis lainnya.
“Harapan kami, industri pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya bisa dipusatkan di sana,” ujar Dedi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 20 November 2025.
Ia mengatakan fasilitas Bandara Kertajati sudah memenuhi standar operasional pesawat militer sehingga mendukung pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu. Penetapan kawasan tersebut juga dinilai akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Jawa Barat.
“Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi,” tuturnya dikutip dari laman resmi Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, kata dia, relokasi fasilitas industri pertahanan dari Bandung ke Kertajati turut membantu mengurangi beban ruang dan tingkat kepadatan infrastruktur di Kota Bandung.
“Seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah,” katanya.
Ia memastikan pembiayaan pemindahan tidak akan terlalu membebani APBN, mengingat nilai ekonomi lahan di Bandung yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan di Kertajati.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, meyakini komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) serta rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
“Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama,” ujar Rachmat.
Ia menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan pembiayaan rutin yang membebani pemerintah daerah.
“Kalau lahan tidak dimanfaatkan, setiap tahun Pemda harus mengeluarkan biaya. Lebih baik dikeluarkan sekarang dan setelah itu memberikan dampak ekonomi,” katanya.
Bappenas memastikan proses perencanaan teknis akan terus berjalan bersama Pemda Provinsi Jawa Barat melalui tim perencana yang sejak awal menangani proyek tersebut.
