KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, jika konsep tata ruang Sunda diterapkan dalam berbagai kebijakan, Jawa Barat akan minim bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, Sunda bukan hanya identitas etnis atau wilayah, tetapi “laboratorium hidup” yang memberi banyak pelajaran tentang cara mengelola ruang.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Puncak Musyawarah Tahunan II Majelis Musyawarah Sunda di Gedung Sate, Sabtu, 22 November 2025.
Dedi mengatakan, konsep tata ruang Sunda berpegang pada prinsip gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, dan lebak kudu sawahan.
Prinsip itu, kata dia, mengatur bagaimana bentang alam semestinya dikelola.
Kawasan perbukitan harus tetap hijau dan ditanami pepohonan berkayu untuk mencegah erosi atau longsor.
Kemudian, lembah perlu memiliki kantong-kantong air seperti balong atau kolam, dan kawasan datar dapat dijadikan persawahan sebagai sumber makanan pokok.
“Jika konsep tata ruang Sunda diterapkan dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya bencana hidrologis mulai dari tanah longsor di kawasan hulu hingga banjir di kawasan dataran,” ucap Dedi dikutip dari Kompas.com pada Minggu, 23 November 2025.
Gubernur menekankan, Jawa Barat perlu mengembalikan pembangunan ke prinsip tata ruang Sunda agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
Upaya tersebut termasuk membongkar bangunan yang berdiri di sempadan sungai agar aliran air kembali lancar.
Dengan demikian, alih fungsi lahan juga harus dikendalikan karena alam sebisa mungkin dikembalikan pada fungsi alaminya.
Dedi menilai, masyarakat adat Sunda menyimpan banyak praktik baik mengenai pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, hingga kehidupan sosiokultural yang harmonis.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan perlu belajar dari mereka.
“Maka kepada para birokrat, politisi, dan para pemangku kepentingan lainnya, masyarakat adat jangan dikenalkan dengan ‘budaya proposal’ karena itu akan bersebrangan dengan nilai-nilai adat budaya,” kata dia.
