KabarSunda.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025.
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat dini hari, 19 Desember 2025.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan operasi senyap di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18 Desember 2025) malam.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Rekam Jejak Korupsi Kepala Daerah Bekasi
Penyegelan ruang kerja bupati kali ini menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah Bekasi.
- 2018 – Kasus Meikarta: Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Ia divonis 6 tahun penjara dan dicabut hak politiknya. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat Pemkab Bekasi dengan komitmen fee mencapai Rp13 miliar, menjadikannya salah satu skandal besar perizinan daerah.
- 2022 – OTT Wali Kota Rahmat Effendi (Pepen): KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait suap pengadaan barang/jasa dan jual beli jabatan. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp2,3 miliar, memperlihatkan praktik korupsi yang merambah ke birokrasi kota.
- 2025 – OTT Bupati Ade Kuswara Kunang: KPK menyegel ruang kerja bupati dan Kantor Disbudpora, serta mengamankan 10 orang dalam operasi senyap terbaru. Identitas mereka masih ditutup rapat, dengan status hukum ditentukan dalam 1×24 jam setelah pemeriksaan intensif.
Deretan kasus ini menunjukkan pola berulang korupsi di Bekasi, baik di tingkat kabupaten maupun kota, yang terus menjadi sorotan publik.
Segel KPK di ruang kerja bupati dan kantor dinas menjadi simbol langkah tegas pemberantasan korupsi. Bekasi kembali dihadapkan pada ujian integritas, dan publik menanti kejelasan perkara yang mencoreng wajah pemerintahan daerah.
